Diskusi di UGM Digeruduk, Kabakom: Demokrasi Itu Kalau Ada Dialog
Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI Muhammad Qodari memberikan tanggapan atas insiden penggerudukan acara diskusi yang dihadiri pejabat negara di Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam keterangannya, Qodari menegaskan bahwa dialog merupakan elemen fundamental dalam praktik demokrasi.
"Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja," ujar Qodari dalam pernyataannya pada Rabu (17/6/2026).
Kronologi Penggerudukan Diskusi di UGM
Acara diskusi yang digelar di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta, Senin (15/6) malam, dihadiri oleh Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Di tengah diskusi, sekelompok mahasiswa datang membentangkan spanduk penolakan yang menyebabkan acara bubar.
Qodari melihat adanya anomali dalam peristiwa tersebut, karena sebagian mahasiswa merestui dan diketahui oleh otoritas kampus. "Jadi sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi," ujarnya.
Menurut Qodari, penolakan mahasiswa merupakan bentuk amarah semata. Ia menekankan pentingnya dialog sebagai bagian dari demokrasi. "Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog," kata Qodari.
Alasan Mahasiswa Menggeruduk Diskusi
Aksi mahasiswa ini diwarnai dengan bentangan spanduk penolakan dan kejar-kejaran. Situasi memanas hingga terjadi pelemparan gelas plastik, dan ketiga pejabat dievakuasi. Ratusan mahasiswa menghadang mereka di luar GIK UGM. Nusron Wahid dan Sudaryono sempat berdialog dengan massa, namun pembicaraan kembali buntu. Saat meninggalkan lokasi dengan pengawalan, terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas.
Perwakilan Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, Mesa, menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan kritik terhadap pemerintah. "Mereka tidak layak membicarakan Pancasila selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan, selama mereka masih membuang-buang uang rakyat dengan program nirmanfaat, program MBG, Kopdes Merah Putih, dan banyak hal yang sekarang terjadi," kata Mesa.
