DPRD DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) secara serentak di seluruh Indonesia. Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menerima kunjungan petugas BPS di kediamannya di Koja, Jakarta Utara, sebagai bentuk partisipasi dalam pendataan.
Pentingnya Data Akurat untuk Pembangunan
Suhud menegaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk pejabat publik dan pelaku usaha, harus turut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, hasil sensus akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
"Karena data yang akurat akan memastikan pembangunan presisi sesuai dengan realitas yang ada," ujar Suhud, Rabu (17/6/2026).
Keterlibatan pejabat publik dalam sensus merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah memperoleh data ekonomi yang akurat dan komprehensif. Keterbukaan data akan membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi terkini sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif.
"Pemerintah bisa mengetahui dan mengukur sejauh mana data ekonomi kita yang sesungguhnya," kata Suhud.
Referensi Kebijakan dan Anggaran Daerah
Hasil Sensus Ekonomi 2026, lanjut Suhud, akan menjadi referensi strategi penyusunan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah agar lebih efektif, termasuk perencanaan pembangunan di tahun 2027.
"Data ini akan menjadi basis kita di dalam menentukan kebijakan," ucap Suhud.
DPRD DKI juga akan menggunakan data tersebut sebagai basis kebijakan pembuatan konsep anggaran, desain pembangunan, dan arah kebijakan Jakarta ke depan.
Apresiasi BPS DKI Jakarta
Kepala BPS DKI Jakarta, Kadarmanto, mengapresiasi partisipasi Ketua DPRD DKI Jakarta dalam Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, keterlibatan tokoh publik dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk turut berpartisipasi dalam pendataan.
"Sehingga kita mendapatkan data yang akurat," tutur Kadarmanto.
Ia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi memiliki peran strategis bagi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional. Data yang terkumpul akan mendukung penyusunan berbagai indikator ekonomi dan memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global.
"Untuk mendukung Jakarta sebagai kota global," kata Kadarmanto.
Jadwal dan Mekanisme Pendataan
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. BPS menargetkan hasil awal pendataan tersedia pada akhir tahun.
"Diharapkan Desember sudah ada hasilnya," ungkap Kadarmanto.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Kota Jakarta Utara, Theresia Parwati, menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan mekanisme pendataan daring melalui Program Ngibar.
"Ngibar itu adalah pendataan secara online yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan," terang Theresia.
