Kepala Bakom: Demokrasi Butuh Dialog, Bukan Pemaksaan Kehendak
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menanggapi keras insiden pembubaran diskusi di auditorium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berakhir ricuh. Qodari menegaskan bahwa esensi dari praktik negara demokrasi adalah mengedepankan jalur dialog, bukan pemaksaan kehendak sepihak. Pemerintah sendiri memastikan bakal terus membuka ruang dialog dengan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya menjalankan sekaligus meningkatkan kualitas berbagai program prioritas nasional. Qodari menyayangkan langkah represif kelompok mahasiswa yang memilih membubarkan acara ketimbang bertukar gagasan secara sehat.
Dialog adalah Jantung Demokrasi
"Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja," kata Qodari, dikutip dari siaran persnya pada Rabu (17/6/2026). Acara diskusi ilmiah tersebut sebenarnya menghadirkan jajaran pejabat teras pemerintah, yakni Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Agenda awalnya sempat berjalan lancar dan kondusif, namun di tengah acara datang sekelompok mahasiswa yang merangsek naik ke atas panggung utama sembari membentangkan spanduk penolakan hingga ruang diskusi menjadi bubar.
Qodari melihat mayoritas mahasiswa di lokasi sebenarnya merestui agenda tersebut, bahkan acara diketahui oleh otoritas kampus setempat. Oleh karena itu, ia menilai aksi interupsi sekelompok kecil massa tersebut sebagai sebuah anomali di tengah ketertiban mahasiswa lainnya. Menanggapi adanya anggapan bahwa mahasiswa merangsek karena sudah jenuh berdiskusi dan ingin langsung menuntut, Qodari menilai tindakan itu lebih didominasi oleh emosi. "Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog," ujar Qodari menjelaskan pandangannya.
MBG Program Prioritas yang Tak Bisa Dihentikan
Mengenai tuntutan spesifik mahasiswa yang mendesak pemerintah segera menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Qodari menyatakan hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Program tersebut merupakan program prioritas utama Presiden RI Prabowo Subianto yang lahir dari kegelisahan mendalam untuk secepatnya menuntaskan masalah stunting di Indonesia. Terlebih, program ini telah mendapatkan mandat sah dari mayoritas masyarakat yang memenangkan Prabowo pada pemilihan umum lalu.
"Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan," tegas Qodari secara berulang. Dirinya mengategorikan ketidaksetujuan mahasiswa ke dalam dua aspek, yaitu politis dan teknokratis. Untuk penolakan yang bersifat politis, pemerintah menegaskan tidak ada ruang negosiasi karena menyangkut janji kampanye yang wajib ditunaikan kepada rakyat.
"Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye," tuturnya menambahkan. Ia meminta kelompok mahasiswa melihat gambaran besar di mana sebanyak 96 juta masyarakat Indonesia mayoritas memilih Prabowo-Gibran yang artinya memilih satu paket dengan visi-misi tersebut. Namun, jika kritik mahasiswa bergeser ke ranah teknokratis mengenai evaluasi pelaksanaan di lapangan, pemerintah menyatakan sangat terbuka untuk melakukan perbaikan. "Nah, kalau ketidaksetujuan Anda itu bersifat kategorikal, bersifat teknokratis, ya kita perbaiki mana yang kurang-kurang," pungkas Qodari memungkasi penjelasannya.
