Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) memperkuat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). Menurutnya, TP PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
TP PKK: Ujung Tombak Pembangunan Masyarakat
Ribka menyampaikan hal tersebut saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Puncak Peringatan ke-54 Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK di Hotel Claro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/7/2026). Acara bertema "Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045" ini menjadi momentum untuk mempertegas peran strategis PKK.
Dalam keterangan tertulis Kemendagri, Ribka menjelaskan bahwa TP PKK memiliki jaringan yang luas hingga tingkat keluarga. Organisasi ini telah tumbuh dan berkarya hingga ke tingkat desa, menjadikannya ujung tombak dalam berbagai program pembangunan di masyarakat. "TP PKK menjadi sebuah organisasi yang dapat menggerakkan potensi masyarakat yang ada di daerah, di seluruh pelosok di Indonesia," kata Ribka.
Penguatan Peran TP PKK di Wilayah 3T
Penguatan peran TP PKK menjadi krusial, terutama dalam mendukung pembangunan keluarga, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang membutuhkan perhatian khusus. Ribka menekankan bahwa Pemda harus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program PKK, termasuk melalui penyediaan anggaran yang memadai.
Kemendagri telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1-861 Tahun 2026 yang mengarahkan Pemda untuk mengalokasikan anggaran bagi pembiayaan program PKK di daerah. Menurut Ribka, dukungan Pemda menjadi faktor penting dalam memastikan program-program PKK dapat berjalan secara optimal. "PKK menjadi sebuah urusan penting yang perlu didukung oleh APBD," ujar Ribka.
Efisiensi Anggaran Jangan Kurangi Komitmen Daerah
Ribka menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi komitmen daerah dalam mendukung pelaksanaan program PKK. Manfaat program ini dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga alokasi anggaran harus tetap menjadi prioritas. Ia juga mengapresiasi dedikasi TP PKK Pusat beserta seluruh jajaran TP PKK di Indonesia yang selama ini terus berkontribusi dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat.
Ribka berharap sinergi antara pemerintah pusat, Pemda, dan TP PKK semakin kuat sehingga 10 Program Pokok PKK dapat berjalan optimal. Dengan demikian, cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat terwujud melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat dari tingkat akar rumput.
