Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar output administratif. Hal ini disampaikannya saat membuka Pelatihan Design Thinking bagi ASN Pemerintah Kabupaten/Kota bertema "Transformasi Pelayanan Publik: Kiprah ASN dalam Mewujudkan SPM yang Adaptif, Inovatif, dan Berdampak bagi Warga" di Hotel Ashley Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Tantangan Orientasi Pelayanan Publik
Menurut Bima, tantangan mendasar yang masih dihadapi ASN dan kepala daerah adalah memastikan setiap kebijakan benar-benar berorientasi pada pelayanan masyarakat. "Tantangan serius bagi para ASN adalah pemahaman bahwa mereka semua atau kita semua adalah public servant atau pelayanan publik. Itu persoalan utama bagi seluruh kepala daerah yang baru," ujarnya. Ia menekankan bahwa semangat melayani menjadi kunci untuk memperkecil kesenjangan antara visi pembangunan dan realitas di lapangan.
Dampak Nyata, Bukan Sekadar Kegiatan
Bima menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari terselenggaranya kegiatan atau tercapainya target administratif. Hal terpenting adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Karena itu, ia mendorong pemanfaatan data, dialog, dan pendekatan yang berpusat pada kebutuhan warga dalam perumusan kebijakan. ASN perlu lebih aktif turun ke lapangan untuk memahami persoalan masyarakat secara langsung. "Apa yang kita kerjakan memang yang dibutuhkan oleh warga, dirasakan oleh warga, dan menjadi isu utama. Design Thinking itu orientasinya pada human center, pada kemampuan kita untuk memiliki empati apa yang dibutuhkan," katanya.
140 Daerah Hadapi Tantangan SPM
Bima mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini memerhatikan sekitar 140 daerah yang menghadapi tantangan dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) akibat keterbatasan kemampuan anggaran. Kondisi ini memerlukan kreativitas dan inovasi ASN agar layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan tetap berjalan optimal. Menurutnya, ASN masa depan tidak cukup hanya menguasai aspek administratif, tetapi juga harus mampu membangun kolaborasi, memanfaatkan data secara tepat, serta menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak.
Pelatihan Design Thinking untuk 17 Daerah
Pelatihan yang digelar The Reform Initiatives (TRI) serta didukung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri dan Ford Foundation ini diikuti peserta dari 17 kabupaten/kota yang tersebar di lima provinsi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas ASN dalam merancang kebijakan dan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian SPM di daerah.
