Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian mengajak para kader dan pengurus PKK untuk meningkatkan literasi keuangan di lingkungan keluarga. Menurutnya, pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan menjadi bekal penting dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi sekaligus melindungi keluarga dari risiko keuangan ilegal.
Edukasi Keuangan bagi Perempuan
Ajakan tersebut disampaikan Tri saat membuka acara Edukasi Keuangan Bagi Perempuan dalam rangka Bulan Literasi Keuangan Tahun 2026 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Tri menilai literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengelola uang, tetapi juga memahami berbagai informasi dan produk keuangan yang berkembang di masyarakat. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat diharapkan mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak dan sesuai kebutuhan.
"Mudah-mudahan dengan literasi ini, pemahaman ini, kita bisa menambah wawasan agar kita bisa juga menyesuaikan ini dengan informasi-informasi tentang keuangan yang ada saat ini," ujar Tri. Dia mengungkapkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia terus menunjukkan tren positif. Hal itu tercermin dari semakin meningkatnya pemanfaatan berbagai produk dan layanan keuangan oleh masyarakat. Meski demikian, Tri menilai upaya edukasi harus terus diperluas agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, dan cara pengelolaannya secara tepat.
Peran Kader PKK sebagai Ujung Tombak
Tri mendorong kader PKK untuk mengambil peran lebih aktif sebagai ujung tombak edukasi keuangan di tingkat keluarga dan masyarakat. "Kita diharapkan Tim Penggerak PKK, ibu-ibu sebagai kader PKK menjadi garda terdepan dalam melakukan edukasi pada keluarga tentang pengelolaan keuangan rumah tangga, misalnya menabung, investasi, menghindari utang konsumtif, melindungi keluarga dari praktik keuangan ilegal seperti pinjaman online ilegal dan investasi bodong," katanya.
Menurut Tri, peran tersebut sangat penting karena perempuan, khususnya para ibu, kerap menjadi pengelola keuangan keluarga. Dengan pemahaman yang baik, mereka dapat membantu menciptakan ketahanan ekonomi rumah tangga sekaligus mengedukasi lingkungan sekitarnya.
Usul PKK-OJK Perkuat Edukasi Keuangan
Pada kesempatan itu, Tri juga menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan bagi perempuan. Dia berharap program serupa dapat terus diperluas hingga menjangkau kader-kader PKK di seluruh daerah. Dengan jangkauan kader yang tersebar hingga tingkat desa dan kelurahan, Tri optimistis materi literasi keuangan dapat diteruskan kepada lebih banyak keluarga di berbagai wilayah Indonesia.
"Banyak sekali kader-kader PKK di seluruh Indonesia memerlukan edukasi literasi keuangan ini dan akhirnya bisa menyampaikan bagaimana peluang-peluang terhadap keluarga dan lingkungan sekitarnya," ujarnya. Sebagai organisasi yang telah berdiri selama 54 tahun, TP PKK dinilai memiliki pengalaman panjang dalam mendampingi masyarakat melalui berbagai program, mulai dari pembangunan karakter, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, hingga kesehatan keluarga.
Atas dasar itu, Tri berharap TP PKK dan OJK dapat memperkuat kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Kerja sama tersebut diharapkan dapat menghasilkan materi pembelajaran yang lebih terstruktur sehingga edukasi keuangan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia.
"Kami PKK yang sudah berdiri 54 tahun dan sudah mempunyai pengalaman yang luas dalam mengedukasi masyarakat mulai dari masalah karakter, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, kesehatan, dan lain-lain, ini sangat mengharapkan dukungan dari OJK agar kami mempunyai silabus yang jelas, yang bagus, yang kemudian tujuan-tujuan dari OJK sendiri bisa tercapai dalam mengedukasi masyarakat," tandasnya.
Partisipasi dan Harapan ke Depan
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono, jajaran Pengurus TP PKK Pusat, serta Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta Endang Nugrahani Pramono Anung. Acara edukasi keuangan ini diikuti sekitar 1.000 kader PKK secara langsung dan 3.000 kader lainnya dari berbagai daerah melalui daring.
