Tito Ingatkan Daerah Terdampak Bencana Percepat Realisasi Tambahan TKD
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, mengingatkan daerah-daerah yang terkena dampak bencana untuk mempercepat realisasi tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) dan hibah daerah. Langkah ini dinilai krusial karena penanganan bencana di Sumatera kini telah memasuki tahap pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Sebelumnya, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,64 triliun kepada provinsi, kabupaten, dan kota di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Tambahan TKD tersebut diberikan kepada daerah yang terdampak bencana, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Tito menegaskan bahwa tambahan TKD tersebut harus segera dimanfaatkan secara optimal. Daerah yang terdampak langsung diminta untuk memprioritaskan pemulihan, terutama perbaikan infrastruktur yang rusak. Sementara itu, daerah yang tidak terdampak secara langsung dapat menggunakan anggaran tersebut untuk memperkuat mitigasi bencana. Hal ini disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Bantuan Keuangan ke Daerah Sumatera secara virtual dari Gedung A, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (17/6/2026).
“Nah, bagi yang tidak terkena, silahkan digunakan, dalam rangka untuk antisipasi bencana. Itu luas. Saya berikan kesempatan luas sekali, penggunaannya. Ya, bisa untuk membangun, memperkuat jalan, memperkuat jembatan, memperkuat infrastruktur, daerah-daerah yang rawan bencana,” ujar Tito.
Dalam kesempatan yang sama, Tito juga memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah (Pemda) yang menerima tambahan TKD namun tetap memberikan hibah kepada daerah terdampak yang masih membutuhkan dukungan. Daerah tersebut antara lain Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, Pemkot Padang, dan Pemkab Solok Selatan.
Berdasarkan data dari Satgas PRR Sumatera, hampir seluruh bantuan hibah telah disalurkan ke rekening penerima. Namun, Tito menyayangkan masih ada satu bantuan yang belum terealisasi, yaitu hibah dari Pemkab Labuhanbatu kepada Pemkab Gayo Lues. “Yang belum tinggal satu, yaitu, dari Labuhan Batu ke Gayo Lues. Setelah kita cek masalahnya di mana ternyata masalahnya, di Gayo Lues,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Tito mengingatkan Pemkab Gayo Lues untuk segera menuntaskan persyaratan administrasi yang diperlukan agar dana hibah tersebut dapat digunakan untuk pemulihan pascabencana. Ia tidak segan memberikan sanksi apabila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan. “Semata-mata ini karena mandat dan tugas yang diberikan Bapak Presiden kepada saya selaku Ketua Satgas Percepatan Rehab Rekon Daerah Bencana Sumatera, dan juga sebagai Menteri Dalam Negeri, pembina dan pengawas pemerintahan daerah. Tidak ada kepentingan pribadi apapun juga, selain untuk tugas dan kemanusiaan,” tutupnya.
