Sekjen Kemendagri Tegaskan Pengawasan Harga Pokok Jelang Idulfitri 2026
Sekjen Kemendagri Pastikan Kawal Harga Pokok Jelang Lebaran

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal stabilitas harga bahan pokok masyarakat menjelang perayaan Idulfitri 2026. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Senin 16 Maret 2026, Tomsi menyatakan keyakinannya bahwa inflasi pada Lebaran tahun ini akan lebih terkendali dibandingkan periode yang sama di tahun 2025.

Pemantauan Harga Tetap Dilakukan Meski Libur

Tomsi Tohir menjelaskan bahwa meskipun pemerintah akan memasuki masa libur, pemantauan harga kebutuhan pokok tetap dilakukan secara intensif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa harga-harga tetap terjaga dengan baik hingga hari-hari terakhir menjelang Idulfitri. "Kita dapat memastikan bahwa meskipun sudah memasuki hari-hari terakhir, harga kebutuhan pokok tetap terjaga dengan baik," ujarnya dalam rakor yang juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program Tiga Juta Rumah serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal.

Pendekatan Perbandingan Harga untuk Atasi Anomali

Menanggapi dinamika harga di sejumlah daerah, Tomsi secara khusus meminta pemerintah daerah menerapkan pendekatan perbandingan harga dengan wilayah sekitar. Langkah ini diambil menyusul ditemukannya anomali harga komoditas di beberapa daerah yang mengalami kenaikan signifikan, sementara wilayah tetangganya relatif stabil atau hanya mengalami sedikit kenaikan. "Jika daerah tetangga tidak mengalami kenaikan atau hanya sedikit naik, tetapi di satu wilayah harganya melonjak tinggi, maka Pemda harus segera turun langsung ke pasar untuk melakukan pengecekan," tegasnya.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Distribusi Pangan Jadi Sorotan Utama

Selain pengendalian harga di tingkat pasar, Tomsi Tohir juga menekankan pentingnya pengelolaan logistik yang efektif. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, untuk menyampaikan laporan kendala distribusi pangan secara rinci dan spesifik sesuai titik permasalahan yang terjadi, bukan hanya laporan umum. "Jika ada kendala, mohon dijelaskan secara detail. Misalnya terkait kontainer di pelabuhan tertentu, sebutkan pelabuhannya agar dapat segera kami tindak lanjuti bersama Dirjen Perhubungan Laut untuk mendapatkan prioritas penanganan," jelasnya.

Sinergi Lintas Instansi dalam Rakor

Rapat koordinasi ini melibatkan sinergi lintas instansi, baik yang hadir secara langsung maupun virtual. Hadir secara langsung antara lain Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Imran serta Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden Popy Rufaidah. Sementara itu, sejumlah kementerian dan lembaga lainnya hadir secara virtual, menunjukkan kolaborasi yang kuat dalam upaya menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan nasional.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat memastikan pasokan bahan pokok tetap aman dan masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang tidak wajar selama masa persiapan Idulfitri 2026. Komitmen ini juga sejalan dengan upaya lebih luas dalam pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui program-program pembangunan seperti perumahan dan jaminan produk halal.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga