Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menanggapi berbagai isu yang beredar mengenai kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menilai kekhawatiran akan saldo APBN yang menipis, defisit yang disebut bakal menembus 3 persen, hingga isu APBN 2026 yang bisa jebol perlu disikapi secara proporsional.
Said mengapresiasi kritik dan peringatan dari pengamat maupun akademisi sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi fiskal negara. Menurutnya, yang perlu dikhawatirkan adalah jika masyarakat sudah apatis dan enggan menyampaikan pandangan.
Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Positif
Said menjelaskan bahwa di tengah kekhawatiran tersebut, perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,6 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh faktor musiman Ramadan dan Lebaran yang meningkatkan konsumsi rumah tangga serta menggerakkan sektor industri, perdagangan, transportasi, hotel, dan restoran.
Realisasi belanja pemerintah yang lebih cepat dari biasanya turut menopang pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal I 2026, belanja pemerintah tumbuh 21,81 persen secara tahunan dan berkontribusi 1,26 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.
Indikator Ekonomi Tetap Kuat
Neraca perdagangan masih mencatat surplus 5,5 miliar dolar AS dan telah positif selama 71 bulan berturut-turut. Pertumbuhan kredit perbankan juga bergerak positif. Di sisi fiskal, pendapatan negara pada kuartal I 2026 mencapai Rp 574,9 triliun, tumbuh 10,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Penerimaan pajak tercatat Rp 394,8 triliun, tumbuh 20,7 persen secara tahunan.
Said menekankan bahwa terdapat selisih kurang bayar dan lebih bayar, namun pemerintah justru memperoleh surplus kurang bayar sebesar Rp 13,38 triliun. Hal ini menunjukkan pemerintah masih memiliki 'tabungan' pajak.
Tantangan PNBP dan Defisit Terkendali
Tantangan utama saat ini berada pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama akibat penurunan lifting migas dan rendahnya harga Indonesian Crude Price (ICP). Said meyakini kondisi ini akan membaik pada kuartal II 2026 seiring kenaikan harga minyak dan pemulihan aktivitas hulu migas.
Realisasi belanja negara hingga kuartal I 2026 mencapai Rp 815 triliun, tumbuh 31,4 persen secara tahunan. Sebagian besar berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 610,3 triliun untuk membiayai program prioritas. Said mengakui percepatan belanja berdampak pada pelebaran defisit APBN, namun defisit Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB masih dinilai aman.
Dalam APBN 2026, defisit direncanakan Rp 689,1 triliun atau 2,68 persen PDB. Dengan refocusing anggaran dan pengelolaan fiskal hati-hati, defisit berpotensi lebih rendah, sekitar 2,56 persen PDB atau Rp 658,3 triliun.
Klarifikasi Saldo APBN
Said meluruskan kabar yang menyebut saldo APBN 2026 hanya tersisa Rp 120 triliun. Ia menegaskan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 420 triliun masih utuh. Sebesar Rp 300 triliun hanya dipindahkan penempatannya dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara, sehingga pemerintah memperoleh imbal hasil.
Langkah Safe Mode dan Sektor Produktif
Said mendukung langkah safe mode Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur BI Perry Warjiyo melalui refocusing anggaran, pembatasan transaksi dolar, pembentukan Bond Stabilizer Fund, dan penerbitan panda bond. Langkah ini menekan kebutuhan pembiayaan dan menghindari biaya dana mahal.
Ia menekankan pentingnya memperkuat sektor produktif seperti manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Kelima sektor ini menyumbang 63,52 persen terhadap PDB dan menyerap 66,37 persen tenaga kerja nasional.
Said mendorong program quick win yang terukur untuk membangkitkan sektor-sektor tersebut. Tanpa dukungan terhadap sektor produktif, Indonesia akan sulit memperoleh sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menyerap lapangan kerja formal.
