Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Korea secara resmi menandatangani kerja sama di bidang kecerdasan buatan (AI) dan pemerintahan digital. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) ini menjadi landasan strategis untuk mengembangkan AI di sektor pemerintahan dan pelayanan publik.
Penandatanganan MoU di Seoul
MoU ini ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, dan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Korea Selatan (MOIS), Yun Hojung, di Seoul pada Jumat, 22 Mei 2026. Rini menyatakan bahwa MoU ini akan menjadi dasar bagi dialog kebijakan, kolaborasi teknis, peningkatan kapasitas kelembagaan, hingga pertukaran keahlian antara kedua negara.
Tujuan Utama Kerja Sama
"Kerja sama ini pada akhirnya bermuara pada layanan publik yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih dekat dengan rakyat," ungkap Rini dalam keterangan resminya. Menurutnya, kerja sama ini sangat relevan dengan agenda reformasi birokrasi yang tengah dijalankan Kementerian PANRB di Indonesia.
Penguatan Infrastruktur Publik Digital
Melalui kerja sama ini, penguatan Infrastruktur Publik Digital, Identitas Kependudukan Digital (IKD), interoperabilitas antar-instansi, dan portal layanan INAku akan dipercepat dengan pertukaran praktik baik dari Korea Selatan. Negeri Ginseng ini dikenal sebagai salah satu negara dengan ekosistem pemerintahan digital terbaik di dunia.
Sejarah Kemitraan
Rini menambahkan bahwa Korea Selatan telah menjadi mitra Indonesia selama lebih dari dua dekade. Beberapa kerja sama yang telah terjalin meliputi Digital Government Cooperation Centre, asistensi teknis dari National Information Society Agency, serta berbagai inisiatif yang didukung oleh Korea International Cooperation Agency (KOICA).
Dukungan untuk Aksesi OECD
Lebih luas lagi, MoU ini mendukung proses aksesi Indonesia ke The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Indonesia memandang aksesi ini bukan sekadar prosedur, melainkan kesempatan strategis untuk memperkuat kualitas tata kelola, menaikkan standar kelembagaan, dan mempercepat reformasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Rini menyampaikan apresiasinya kepada MOIS serta berbagai pihak yang telah berkolaborasi mewujudkan kemitraan kedua negara ini. "Kami berkomitmen menerjemahkan Nota Kesepahaman ini menjadi hasil yang konkret dan berdampak nyata, bukan sekadar dokumen di atas kertas," tegas Rini.
