Jakarta - Keberadaan Kampung Betawi dalam ajang Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair Kemayoran menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet. Banyak pengguna media sosial yang menyoroti penempatan area yang menampilkan kekayaan kuliner dan budaya khas Betawi ini. Mereka menilai lokasi yang diberikan kurang strategis sehingga tidak mendapatkan eksposur yang setara dengan tenant-tenant besar lainnya.
Kritik Warganet terhadap Lokasi Kampung Betawi
Berdasarkan pantauan detikcom di media sosial Instagram pada Kamis (18/6/2026), Kampoeng Betawi terletak di sebelah kanan Pintu F Gambir Expo. Suasana di dalam area tersebut masih terlihat sepi. Aktivitas jual beli di sejumlah tenant belum seramai di area utama Jakarta Fair. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa identitas budaya Betawi tidak mendapatkan perhatian yang layak dari pengunjung.
Sejumlah warganet berpendapat bahwa area yang menampilkan identitas budaya Betawi seharusnya ditempatkan di lokasi yang lebih mudah diakses. Dengan demikian, pengunjung dapat lebih mudah menjangkau dan menikmati berbagai atraksi yang ditawarkan. Kampung Betawi sendiri menyajikan beragam kuliner tradisional, produk UMKM, hingga pertunjukan kesenian khas Betawi. Kehadirannya diharapkan dapat memeriahkan Jakarta Fair sekaligus memperkuat identitas budaya Jakarta.
Tanggapan Gubernur DKI Jakarta
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan penjelasan. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan dalam menentukan lokasi Kampung Betawi di kawasan PRJ. Keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan pihak penyelenggara.
"Untuk Kampung Betawi di PRJ, terus terang bukan Pemerintah DKI Jakarta yang memutuskan. Ini sepenuhnya kerja sama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan manajemen yang memang bertanggung jawab untuk pelaksanaan PRJ, dan merekalah yang memutuskan," ujar Pramono kepada wartawan di kawasan Darmawangsa, Jakarta Selatan, pada Kamis (18/6/2026).
Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI hanya berperan sebagai mitra dalam penyelenggaraan Jakarta Fair. Sementara itu, keputusan teknis seperti penempatan tenant dan area pameran menjadi wewenang penyelenggara. Ia juga menambahkan bahwa Pemprov DKI tidak ikut menentukan kebijakan teknis lain yang sebelumnya menuai kritik publik, termasuk soal harga tiket masuk Jakarta Fair.
"Kami terus terang tidak pernah terlibat dalam menentukan tiket harganya berapa yang kemarin dikritik, termasuk untuk Kampung Betawi dan sebagainya," pungkasnya.
