Pramono Akui Ketimpangan Ekonomi Jakarta Masih Tinggi, Gini Ratio Tembus 0,41
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara terbuka mengakui bahwa ketimpangan ekonomi di wilayah ibu kota masih menjadi persoalan serius. Hal ini tercermin dari angka gini ratio yang mencapai sekitar 0,41, menandakan disparitas pendapatan yang signifikan di antara masyarakat Jakarta.
Konsentrasi Kekayaan sebagai Pemicu Utama
Pramono menjelaskan bahwa tingginya ketimpangan tersebut terutama dipicu oleh konsentrasi kekayaan yang tidak merata di Jakarta. Ia menilai perputaran uang dalam jumlah besar masih terpusat di ibu kota, meskipun pemilik modal tidak selalu bertempat tinggal di sana.
"Kenapa Gini Ratio ini selalu besar di Jakarta dan terbesar di republik ini? Karena hampir semua orang kaya ada di Jakarta. Hampir semua uang-uang besar itu dimiliki oleh orang-orang Jakarta walaupun mungkin tinggalnya ada yang di Surabaya, di Bali, dan sebagainya, tetapi rata-rata mereka menaruh uangnya ataupun distribusinya itu ada di Jakarta," jelas Pramono dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD DKI Jakarta 2027 di Balai Kota, Kamis (16/4/2026).
—
Kinerja Ekonomi Solid namun Belum Merata
Di sisi lain, Pramono mengakui bahwa kinerja ekonomi Jakarta saat ini sebenarnya cukup solid. Nilai investasi tercatat mencapai sekitar Rp270 triliun, yang menjadi indikator penting selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Namun, ia menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik belum otomatis menciptakan pemerataan.
Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, meski terjadi, belum mampu menekan ketimpangan secara signifikan. "Pertumbuhan ekonominya bagus, kemiskinannya menurun, penganggurannya terkurangi, gini ratio tadi itu tertinggi, itu menunjukkan bahwa sekali lagi tantangan pemerataan itu menjadi kata kunci untuk pembangunan Jakarta," ucapnya.
Program Bantuan Pendidikan sebagai Solusi
Untuk mengatasi ketimpangan ini, Pemprov DKI memutuskan untuk mempertahankan sejumlah program bantuan pendidikan. Pramono meminta agar program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta bantuan kesehatan tidak diganggu gugat.
Ia menegaskan bahwa pendidikan menjadi kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan atau yang ia sebut sebagai garis ketidakberuntungan. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta mempertahankan penerima KJP sekitar 707.520 siswa serta KJMU bagi 16.920 mahasiswa.
Selain itu, Pemprov DKI juga tengah merancang skema beasiswa lanjutan setara LPDP. "Mudah-mudahan tidak ada lagi pemotongan DBH (dana bagi hasil) sehingga kami bisa berkonsentrasi untuk memberikan LPDP DKI Jakarta. Karena bagaimanapun bagi saya persoalan gini ratio inilah yang selalu menjadi momok utama di Jakarta," tandasnya.
Langkah ke Depan
Pramono menekankan bahwa tantangan utama pembangunan Jakarta ke depan adalah menciptakan pemerataan yang lebih adil. Dengan mempertahankan program bantuan sosial dan pendidikan, diharapkan ketimpangan ekonomi dapat dikurangi secara bertahap.
Ia berkomitmen untuk menjaga momentum investasi yang tinggi sambil fokus pada upaya-upaya redistribusi kekayaan. Pendidikan dan akses kesehatan dianggap sebagai pilar penting dalam strategi ini, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi disparitas pendapatan di ibu kota.
