Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri pembukaan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains dan Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 pada Jumat (26/6/2026) sore di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Acara yang digelar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti saintek) ini mengusung tema "Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia".
Forum Strategis untuk Kolaborasi Nasional
Sarasehan Kebangsaan merupakan forum yang mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, serta para pemangku kepentingan untuk mengonsolidasikan gagasan. Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat kolaborasi dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis ilmu pengetahuan yang berguna bagi pembangunan nasional.
Acara akan berlangsung selama tiga hari hingga Minggu (28/6/2026) dan merupakan bagian dari program KSTI tahun 2026. Menurut panitia, forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk mendorong kemandirian ekonomi Indonesia melalui inovasi sains dan teknologi.
Dihadiri Pemangku Kepentingan Utama
Pembukaan acara dihadiri oleh sejumlah menteri, rektor perguruan tinggi, dan perwakilan industri. Presiden Prabowo dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara akademisi, pelaku industri, dan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. "Kita harus mampu mandiri dalam ekonomi, dan itu dimulai dari penguasaan sains dan teknologi," ujar Prabowo.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga menyampaikan pandangannya mengenai peran generasi muda dalam mendorong inovasi. "Anak muda harus menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi melalui kreativitas dan pemanfaatan teknologi," kata Gibran.
Rangkaian Kegiatan Selama Tiga Hari
Selama tiga hari, Sarasehan Kebangsaan akan menghadirkan berbagai sesi diskusi panel, lokakarya, dan pameran inovasi. Peserta dapat mengikuti forum-forum tematik yang membahas isu-isu strategis seperti ketahanan pangan, energi terbarukan, dan digitalisasi industri.
Kemendikti saintek berharap acara ini dapat menjadi ajang konsolidasi pemikiran untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan akan diserahkan kepada pemerintah sebagai bahan kebijakan pembangunan nasional.
