Kebijakan pemerintah untuk menutup sejumlah program studi atau prodi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan ekonomi masa depan telah memicu perdebatan di ruang publik. Ekonom dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., Ph.D., menilai bahwa kebijakan tersebut mengandung penyederhanaan yang berisiko bagi arah pendidikan tinggi di Indonesia.
Kritik terhadap Konsep Link and Match
Wisnu menyatakan bahwa penutupan prodi yang sepi peminat atau dianggap tidak relevan sering kali dibungkus dengan jargon link and match. Namun, narasi ini dinilai dapat membuat perguruan tinggi terlalu tunduk pada logika pasar kerja jangka pendek. Menurutnya, pendidikan tinggi seharusnya tidak hanya berorientasi pada kebutuhan pasar sesaat, tetapi juga harus mempertimbangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan jangka panjang.
Risiko Inflasi Profesi
Sebelumnya, pemberitaan menyebutkan bahwa pemerintah gencar melakukan penataan prodi. Pengamat mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan inflasi profesi, di mana terlalu banyak lulusan pada bidang tertentu yang diminati pasar, sementara bidang lain terabaikan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja.
Wisnu menambahkan bahwa penutupan prodi harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak semata-mata berdasarkan jumlah peminat atau tren pasar. Perguruan tinggi perlu mempertahankan prodi-prodi yang memiliki nilai strategis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, meskipun tidak populer di kalangan mahasiswa.
Kebijakan ini diharapkan dapat dievaluasi secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, industri, dan pemerintah, agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi sistem pendidikan tinggi nasional.
