Kemendagri: Pendidikan Kepemimpinan Ubah Pola Pikir Pelayanan Publik
Pendidikan Kepemimpinan Ubah Pola Pikir Layanan Publik

Pendidikan Kepemimpinan untuk Ubah Pola Pikir Aparatur

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan bahwa pendidikan kepemimpinan harus mampu melahirkan perubahan pola pikir menuju pelayanan publik yang lebih berkualitas. Menurutnya, setiap jenjang pendidikan memiliki roh dan tujuan yang harus dicapai peserta. Hal ini dinilai sebagai bekal menghadapi masyarakat yang terus berkembang, semakin maju, kritis, dan cerdas, serta persoalan pelayanan yang kian kompleks.

Pergeseran Orientasi dari Tugas ke Pelayanan

Pernyataan tersebut disampaikan Tomsi saat acara Pelepasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan I Kementerian Dalam Negeri Tahun 2026 di Gedung F Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jakarta, Kamis (2/7/2026). "Setiap tingkat pendidikan itu ada perubahan cara berpikir, ya. Cara berpikirnya adalah nantinya (dari yang) bersifat sektoral dan parsial, menjadi berpikir cerdas, strategis, sistemik, teratur, holistik," katanya.

Ia menjelaskan setiap jenjang pendidikan juga harus membawa perubahan dalam cara memimpin. Orientasi kerja yang semula hanya berfokus pada penyelesaian tugas harus bergeser menjadi berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat. Orientasi tersebut juga harus disertai dengan kegigihan untuk memberikan hasil yang maksimal. "Kita berpikir yang terbaik. Kemudian, ketika ada hambatan, aturan-aturan, maka kita memberikan saran (perbaikan)," ujarnya.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Tujuh Harapan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Lebih lanjut, Tomsi mengungkapkan bahwa masyarakat setidaknya memiliki tujuh harapan utama terhadap pelayanan publik, yakni: (1) cepat dan mudah, (2) sikap ramah, sopan, dan menghargai masyarakat, (3) berintegritas serta bebas dari pungutan liar, (4) profesional dan kompeten, (5) responsif terhadap permasalahan masyarakat, (6) adil dan tidak diskriminatif, serta (7) menghadirkan kebijakan dan program yang benar-benar bermanfaat.

Oleh karena itu, ia mengingatkan agar setiap aparatur memiliki pegangan dan nilai-nilai yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas. "Bapak-Ibu sekalian, kita bekerja harus punya pegangan," tegasnya.

Amanah dan Tanggung Jawab kepada Masyarakat dan Tuhan

Dia juga menekankan bahwa kemampuan dan kesempatan yang dimiliki setiap aparatur merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurutnya, pengabdian yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuka jalan datangnya keberkahan. "Di balik itu semua, kalau saya kerjakan siang-malam, menyerahkan tenaga saya di situ (pekerjaan), di situlah pintu rahmat Tuhan terbuka," tutupnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono, Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara LAN RI Army Winarti, serta para peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan I Kementerian Dalam Negeri Tahun 2026.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga