Anggota Komisi VI DPR sekaligus Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk satuan tugas (satgas) khusus guna mempercepat deregulasi dan menyederhanakan perizinan di Indonesia. Menurut Herman, idealnya perizinan investasi dibuat lebih mudah dan tidak rumit.
Dukungan Partai Demokrat
Herman menegaskan bahwa investasi merupakan instrumen penting bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, segala proses perizinan harus dipermudah. "Saya sependapat dengan yang disampaikan Presiden Prabowo. Bahkan ke depan, jika sudah menjadi direktif presiden, mestinya perizinan satu atap saja di Kementerian Investasi," ujarnya kepada wartawan, Jumat (15/5/2026).
Permasalahan Perizinan Saat Ini
Selama ini, proses perizinan sering kali melewati berbagai institusi sektoral dan tingkat pemerintahan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini menyebabkan kerumitan dan memperlambat investasi. Herman menekankan bahwa penyederhanaan perizinan memerlukan pengalihan kewenangan dan harmonisasi regulasi. "Biasanya perizinan harus ditempuh sesuai beberapa institusi sektoral terkait, sehingga jika akan disederhanakan memang harus ada pengalihan kewenangan," jelasnya.
Harmonisasi Regulasi
Herman juga menilai perlu dilakukan harmonisasi undang-undang terkait. Ia berharap dengan adanya satgas khusus, proses perizinan akan lebih efisien. "Perlu harmonisasi peraturan perundang-undangan. Satgas yang dimaksud presiden mungkin bertugas menginventarisasi peraturan dan menyatukannya dalam satu atap, sehingga lebih mudah dan tidak rumit," tuturnya.
Latar Belakang Pembentukan Satgas
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk membentuk satuan tugas khusus yang bertugas mempercepat deregulasi dan menyederhanakan perizinan. Prabowo menilai regulasi yang berbelit membuat investasi terhambat dan membuka celah praktik korupsi.
Perbandingan dengan Negara Lain
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus belajar dari negara-negara tetangga yang dinilai lebih cepat dalam mengeluarkan izin usaha. Lamanya proses perizinan membuat investor, termasuk dari luar negeri, mengeluhkan iklim usaha di Indonesia. "Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan investasi, tapi kadang menunggu izin satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun?" kata Prabowo.
Langkah Selanjutnya
Oleh karena itu, Prabowo meminta Mensesneg Prasetyo Hadi mengumpulkan para pakar untuk membentuk satgas khusus deregulasi. Satgas tersebut bertugas menyederhanakan aturan dan mempercepat perizinan. "Ya Saudara-saudara, Mensesneg saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin Satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan, jangan persulit," ujarnya.
