Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai pagu indikatif awal Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk Tahun Anggaran 2027 sangat tidak memadai dalam mendanai program strategis peningkatan literasi nasional. Menurutnya, keterbatasan anggaran berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan kecakapan literasi masyarakat, terutama yang tertuang dalam visi Astacita pemerintah pada poin penguatan sumber daya manusia (SDM).
Dukungan Komisi X untuk Penambahan Anggaran
Hetifah menegaskan bahwa diperlukan penguatan kebijakan anggaran bagi Perpusnas. "Komisi X DPR RI memberikan dukungan kolektif untuk penambahan anggaran yang lebih signifikan," ujarnya dalam keterangan resmi pada Kamis (18/6/2026). Persetujuan pagu indikatif ini akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam penyusunan RAPBN 2027 bersama pemerintah. Komisi X juga mendorong Perpusnas untuk memprioritaskan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menjangkau kelompok marjinal, mempercepat transformasi digital, serta memperkuat kemitraan dengan perpustakaan daerah dan sekolah.
Perpusnas Revisi Usulan Anggaran
Menanggapi dukungan politik tersebut, Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyatakan pihaknya langsung mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 357,77 miliar kepada Komisi X DPR RI. "Merespons usulan Komisi X DPR RI, kami merevisi surat usulan tambahan anggaran sebanyak Rp 357,77 miliar sehingga total usulan menjadi Rp 725,50 miliar. Usulan tersebut telah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai tindak lanjut hasil pembahasan bersama Komisi X DPR RI," ucap Aminudin.
Pentingnya Tambahan Anggaran untuk Program Prioritas
Aminudin menegaskan bahwa tambahan anggaran ini sangat diperlukan untuk mengembalikan kapasitas pendanaan Perpusnas agar mampu mengeksekusi berbagai program prioritas nasional yang sempat terkendala keterbatasan dana. "Penguatan anggaran tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program prioritas nasional di bidang perpustakaan dan literasi, termasuk transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, penguatan layanan digital, pelestarian khazanah budaya bangsa, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan di seluruh Indonesia," katanya.
Komisi X DPR RI kembali menegaskan dukungannya terhadap Perpusnas sebagai ujung tombak penguatan literasi nasional sekaligus penjaga peradaban nusantara yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Perpusnas berjanji akan mengoptimalkan suntikan dana tersebut untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan dan meningkatkan kecakapan literasi sebagai fondasi utama pembangunan SDM.
