Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, melakukan peninjauan ke sejumlah fasilitas pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi DKI Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan terpadu yang memudahkan masyarakat.
Harapan Menteri PANRB untuk MPP
Rini menyatakan harapannya agar MPP benar-benar menjadi solusi tuntas bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa masyarakat tidak lagi harus berpindah-pindah loket atau instansi untuk menyelesaikan urusan mereka. “Tentunya kita berharap bahwa dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini masyarakat mendapatkan layanan atau kepastian layanan itu betul-betul tuntas. Tidak diping-pong dari satu loket ke tempat yang lain, atau jika ada urusan yang berkaitan dengan satu instansi bisa diselesaikan di dalam satu tempat,” ujar Rini dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).
Menurut Rini, masyarakat yang datang ke MPP adalah mereka yang memiliki urusan dan ingin masalahnya diselesaikan tanpa perlu mengetahui detail instansi mana yang menangani. MPP tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya berbagai instansi, tetapi diharapkan menjadi pusat solusi dari persoalan layanan di masyarakat.
Peran Strategis DKI Jakarta
Sebagai daerah dengan aktivitas pemerintahan, bisnis, investasi, dan pelayanan masyarakat yang sangat tinggi, DKI Jakarta memiliki peran strategis sebagai contoh pelayanan publik modern dan terintegrasi. Rini menegaskan bahwa kualitas Jakarta selalu menjadi rujukan bagi daerah lain. “Jadi kualitas Jakarta ini tentunya selalu menjadi rujukan dari pemda-pemda yang lain. Jadi, yang paling penting itu, masyarakat nanti bisa merasakan bagaimana layanan yang dilakukan oleh Pemda DKI ini yang difokuskan adalah kepada user experience dari masyarakat ketika dia datang ke MPP Provinsi DKI Jakarta,” ungkap Rini.
Konsep Omnichannel di MPP
Rini menjelaskan bahwa konsep MPP adalah menyatukan semua layanan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah. MPP DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan omnichannel, yaitu pendekatan pelayanan publik yang mengintegrasikan berbagai kanal, termasuk digital dan pelayanan langsung. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan.
“Jadi layanan tatap muka, kemudian layanan jemput bola, layanan dengan anjungan dan termasuk layanan digital. Jadi kalau melihat MPP Provinsi DKI Jakarta ini, sepi bukan karena tidak terlalu banyak orang, tetapi karena sudah mengembangkan layanan-layanan digital. Jadi masyarakat sudah bisa melakukan layanan digital, tetapi ada juga yang ingin langsung datang ke sini,” tutur Rini.
Sejarah dan Capaian MPP DKI Jakarta
MPP Provinsi DKI Jakarta diresmikan pada 12 Oktober 2017, sebagai salah satu pelopor MPP di Indonesia. Saat ini, sebanyak 305 kabupaten dan kota telah memiliki MPP di seluruh Indonesia. MPP DKI Jakarta menyatukan 328 jenis layanan dari 15 instansi. Rini memberikan apresiasi kepada seluruh petugas layanan yang menjadi garda terdepan birokrasi, karena pelayanan yang baik akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Dukungan dari Kantor Staf Presiden
Deputi I Bidang Politik, Keamanan, Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Kantor Staf Presiden (KSP), Heru Kreshna Reza, menyampaikan bahwa MPP adalah wujud kehadiran negara untuk masyarakat. KSP menyambut baik dan mendukung penuh penguatan MPP sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Khususnya terkait dengan digitalisasi layanan, penting untuk terus dikembangkan dan layanan omnichannel agar layanan publik bisa diakses secara inklusif,” pungkasnya.
