Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp22,49 triliun untuk tahun 2027 guna memastikan program bantuan sosial (bansos) hingga Sekolah Rakyat tetap berjalan. Ia menyebut, pagu indikatif sebesar Rp84,71 triliun yang diberikan masih belum mencukupi.
Keterbatasan Anggaran Mengancam Program Prioritas
Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (10/6/2026), Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan bahwa pagu indikatif tersebut mengandung sembilan keterbatasan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program. "Izin pimpinan, ada beberapa catatan yang penting kami kemukakan. Pagu indikatif ini mengandung 9 keterbatasan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program," katanya.
Efisiensi Tak Cukup, Operasional Terbatas
Gus Ipul menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan efisiensi akibat keterbatasan anggaran. Anggaran operasional kantor mengalami penurunan signifikan sehingga hanya mencukupi untuk gaji dan operasional dasar. "Yang berikutnya, tidak ada anggaran operasional bansos sama sekali. Anggaran Sekolah Rakyat masih kurang. Anggaran Pemberdayaan Sosial juga belum optimal," ujarnya.
Anggaran Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Tertekan
Ia juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial (Atensi). Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp22,49 triliun untuk tahun 2027. "Kami mohon dukungan Komisi VIII untuk memperjuangkan tambahan anggaran ini agar program-program prioritas nasional dapat berjalan optimal," jelas dia.
Mandat Bertambah, Anggaran Justru Turun 25 Persen
Gus Ipul menegaskan bahwa selama dua tahun berturut-turut Kementerian Sosial menjalankan mandat yang terus bertambah, termasuk Sekolah Rakyat, digitalisasi bansos, dan kartu usaha afirmatif, namun dengan anggaran yang 25 persen lebih rendah dibanding tahun 2025. "Artinya selama 2 tahun berturut-turut Kementerian Sosial menjalankan mandat yang terus bertambah, adanya Sekolah Rakyat, digitalisasi bansos, kartu usaha afirmatif, dengan anggaran yang 25 persen lebih rendah dibanding tahun 2025," pungkasnya.
