MenpanRB Bekali 1.216 Praja IPDN dengan Layanan Publik Berbasis Manusia dan AI
Sebanyak 1.216 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diperkenalkan dengan konsep baru pelayanan publik berbasis manusia atau human based service. Pemahaman tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Rini Widyantini dalam kegiatan stadium general di Gedung Balairung Rudini, IPDN Kampus Jatinangor, Jawa Barat.
Pembekalan untuk Calon ASN Sebelum Terjun ke Daerah
Rektor IPDN, Halilul Khairi, mengatakan kegiatan ini merupakan pembekalan bagi praja utama atau calon wisudawan tahun 2026 sebelum terjun sebagai aparatur sipil negara (ASN). “Sebelum terjun langsung mengabdi di daerah sebagai ASN, praja IPDN yang akan lulus ini harus mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan reformasi birokrasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemahaman terhadap reformasi birokrasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi petunjuk arah di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap pelayanan pemerintah. Selain MenpanRB, kegiatan ini juga dihadiri Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Kementerian Pertahanan, Ari Yulianto.
Halilul menilai, selain memahami reformasi birokrasi, praja juga perlu memiliki wawasan ketahanan nasional. “Ketahanan nasional adalah sistem navigasi bagi mereka nanti untuk tetap tegak berdiri di tengah badai ideologi, ekonomi maupun ancaman global,” katanya.
Tantangan Birokrasi di Era Perubahan Cepat
Dalam paparannya, Rini menyoroti tantangan yang akan dihadapi generasi praja di masa depan, terutama di tengah perubahan global yang berlangsung cepat. “Jika melihat ke belakang, perubahan selalu ada dan birokrasi terus beradaptasi, namun ritme perubahan hari ini berbeda. Perubahan datang jauh lebih cepat sementara teknologi berkembang pesat dan ekspektasi masyarakat terus meningkat,” ujarnya.
Ia menambahkan, tantangan ke depan meliputi perkembangan kecerdasan buatan (AI), integrasi layanan, keamanan data, hingga tuntutan pelayanan yang cepat namun tetap transparan dan akuntabel. Rini juga menyinggung krisis kepercayaan publik sebagai tantangan birokrasi global.
Menurutnya, hal itu dapat diatasi melalui penerapan human based service. “Kepercayaan publik bisa dicapai salah satunya dengan mengimplementasikan layanan publik berbasis manusia atau human based service. Sebuah wajah baru reformasi birokrasi yang lebih hangat, responsif, dan berempati,” tuturnya.
Ia menegaskan, praja harus mampu menghadirkan birokrasi yang memahami kebutuhan masyarakat secara nyata. “Para praja nantinya harus mampu menciptakan birokrasi yang memiliki hati, melihat masyarakat sebagai manusia yang memiliki kebutuhan mendesak dan perasaan,” lanjutnya.
Kompetensi Digital dan AI untuk ASN Masa Depan
Untuk mendukung hal tersebut, Rini meminta praja memperkuat sejumlah kompetensi kunci sebelum terjun ke masyarakat. “Hal penting yang wajib kalian pelajari dan perkuat adalah kompetensi digital, bicara berdasarkan data, penguasaan AI, cloud, dan cybersecurity serta percepatan adaptasi teknologi dalam birokrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Mayjen Ari Yulianto menekankan pentingnya pemahaman terhadap potensi konflik dan perpecahan di Indonesia. “Kalian nantinya akan terjun langsung di masyarakat, ditempatkan dari Sabang sampai Merauke. Tidak menutup kemungkinan kalian akan ditempatkan di daerah konflik,” ujarnya.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan toleransi sebagai warisan bangsa. “Persatuan dan toleransi adalah warisan berharga dari para pendiri bangsa yang wajib dijaga,” tegasnya. Ari juga meminta praja memahami berbagai potensi konflik, mulai dari isu suku, agama, ras, hingga ketimpangan sosial dan politik.
“Semua harus dipelajari dan dipahami hingga nantinya kalian dapat berkontribusi untuk meminimalisir atau bahkan mencegah potensi-potensi perpecahan itu,” imbaunya. Di akhir paparannya, ia mengingatkan praja untuk bijak dalam bermedia sosial dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
