Mendagri Tito Karnavian Paparkan Langkah Percepatan Pemulihan Pascabencana di Sumatera
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, menegaskan bahwa upaya pemulihan pasca bencana tidak hanya berfokus pada normalisasi wilayah terdampak, tetapi juga memastikan kepastian hunian bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini disampaikan dalam rapat bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 18 Februari 2026.
Progres Pembangunan Hunian Sementara dan Tetap
Tito memaparkan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) telah mencapai sekitar 50 persen dari total usulan. Secara rinci, dari 16.688 unit huntara yang diusulkan, sebanyak 8.290 unit telah selesai dibangun. Sementara itu, untuk hunian tetap (huntap), dari 16.329 unit yang diusulkan oleh seluruh pemerintah daerah, saat ini terdapat 1.254 unit yang sedang dalam tahap pembangunan.
"Ini totalnya usulan huntara itu 16.688, yang sudah selesai dibangun 8.290 atau 50%. Huntap usulan dari semua Pemda 16.329, yang sedang dibangun 1.254. Ini yang perlu percepatan untuk huntap," ujar Tito melalui keterangan tertulis.
Di Aceh, diusulkan 14.697 unit huntara, dengan usulan huntap sebanyak 9.246 unit, di mana 302 unit di antaranya sedang dibangun. Di Sumatera Utara, terdapat 993 usulan huntara dan 893 unit telah selesai, sementara untuk huntap, dari 3.462 usulan, 297 unit dalam proses pembangunan. Di Sumatera Barat, usulan huntara mencapai 728 unit dengan 721 unit rampung, dan untuk huntap, dari 3.611 usulan, 655 unit sedang dibangun.
Penurunan Signifikan Jumlah Pengungsi
Tito juga mengungkapkan bahwa jumlah pengungsi mengalami penurunan yang sangat drastis. Pada Desember 2025, jumlah pengungsi sempat mencapai lebih dari satu juta orang, namun kini tersisa hanya 12.994 orang yang masih berada di tenda pengungsian.
"Pengungsi tadinya dua juta lebih sekarang menjadi lebih kurang 12.994 yang ada di tenda," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra di Gedung DPR RI, Jakarta.
Di Sumatera Barat, tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda, karena warga telah kembali ke rumah masing-masing, menempati huntara, atau tinggal sementara bersama keluarga sambil menunggu pembangunan huntap. Sementara itu, di Sumatera Utara, masih terdapat 850 orang di tenda pengungsian di Tapanuli Tengah, dan di Aceh, terdapat 12.144 warga yang masih berada di tenda, dengan jumlah terbanyak di Aceh Utara.
Bantuan Dana dan Pemulihan Infrastruktur
Pemerintah tetap menyalurkan bantuan dana tunggu hunian sebesar Rp1,8 juta untuk tiga bulan bagi warga yang memilih tidak tinggal di huntara. Penyaluran bantuan ini telah mencapai 93,87 persen di Aceh, 99,47 persen di Sumatera Utara, dan 97,17 persen di Sumatera Barat.
Selain itu, upaya pemulihan infrastruktur terus dikebut. Di beberapa daerah seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara, tumpukan kayu pascabanjir masih mengganggu akses jalan, sementara sedimentasi sungai menghambat fungsi normal aliran air. Di Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Tengah, perbaikan sarana pendidikan menjadi prioritas, dan di Nagan Raya, normalisasi sungai terus dilakukan. Pemerintah juga menangani fenomena tanah amblas yang memutus jalan kabupaten di Aceh Tengah.
Apresiasi dari Pengamat Kebijakan Publik
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam pemulihan bencana, yang dinilainya menunjukkan progres positif. Ia menilai capaian ini mencerminkan keberhasilan koordinasi dan orkestrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Pak Tito mampu mengorkestrasi pemerintah daerah untuk melakukan percepatan dalam pelayanan bencana ini," ujar Trubus.
Trubus juga menekankan pentingnya optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan kebencanaan, seperti pengembangan aplikasi khusus untuk mempercepat proses laporan dan penanganan pasca bencana.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan menyeluruh di wilayah Sumatera yang terdampak bencana, dengan fokus pada hunian, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
