Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan transformasi digital pemerintahan atau government technology (GovTech) sebagai fondasi tata kelola pemerintahan modern. Salah satu langkah konkret yang tengah dijalankan adalah perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 43 kabupaten dan kota di Indonesia.
Hal ini disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos yang digelar secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Selasa (30/6/2026). Menurutnya, rapat tersebut merupakan bagian dari roadmap menuju GovTech dan e-government.
Keberhasilan di Banyuwangi Direplikasi ke 43 Daerah
Tito menjelaskan bahwa program piloting digitalisasi bansos sebelumnya telah diujicobakan di Kabupaten Banyuwangi dan menunjukkan hasil yang memuaskan. Keberhasilan itu kemudian diperluas ke 43 kabupaten/kota sebagai bagian dari implementasi nasional. "Beberapa waktu yang lalu sudah dicobakan di Banyuwangi. Makasih banyak Ibu Ipuk (Bupati Banyuwangi) dan saya kira itu cukup sukses. Kesuksesan di Banyuwangi ini kemudian direplikasi ke daerah-daerah lain. Target lebih besar 43 dan kita harapkan nanti ke depan seluruh Indonesia," ujar Tito.
Sebagai Mendagri, Tito berkomitmen mengoordinasikan pemerintah daerah bersama kementerian/lembaga terkait agar program berjalan optimal. Ia menekankan bahwa digitalisasi bansos merupakan cikal bakal GovTech yang akan mewujudkan pelayanan publik berbasis digital.
Luhut: GovTech Dorong Efisiensi dan Transparansi
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, menambahkan bahwa GovTech akan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Menurutnya, rakor ini merupakan bagian dari upaya mengawal transformasi sistem perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan teknologi digital berbasis kecerdasan buatan (AI).
Luhut menjelaskan bahwa untuk pertama kalinya proses seleksi penerima bansos dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui pertukaran data lintas sektor. Sistem ini dirancang mudah digunakan masyarakat, sehingga mereka dapat mengajukan permohonan bansos secara mandiri maupun melalui agen tanpa dibebani persyaratan dokumen yang rumit.
"Saya percaya dengan ketangguhan kita, program ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat penerima, dan mari kita kawal bersama-sama. Kepada Bapak Mendagri, Jenderal Tito, saya dari lubuk hati yang dalam terima kasih sekali karena sekarang dengan data dari tujuh kementerian/lembaga sudah bertemu, proses AI-nya sudah berjalan. Kita akan memonitor, mengawasi dengan ketat," pungkas Luhut.
Rakor Dihadiri Pejabat Tinggi dan Kepala Daerah
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Tim KPTDP. Selain itu, hadir secara langsung sejumlah kepala daerah yang wilayahnya menjadi lokasi piloting digitalisasi bansos, di antaranya Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Dengan perluasan ini, pemerintah menargetkan digitalisasi bansos dapat diterapkan di seluruh Indonesia ke depannya, sebagai langkah strategis menuju transformasi digital pemerintahan yang menyeluruh.
