Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun pada tahun 2026. Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan diprioritaskan untuk membiayai sektor pendidikan dan pembangunan rumah sakit internasional di kawasan Sumber Waras.
Latar Belakang Penerbitan Obligasi Daerah
Pramono mengungkapkan bahwa rencana ini muncul setelah Pemprov DKI mencari alternatif pendanaan di tengah pemotongan anggaran sekitar Rp 15 triliun. Awalnya, Pemprov DKI ingin membentuk Jakarta Collaboration Fund, yang konsepnya serupa dengan sovereign wealth fund. Namun, pembentukan skema tersebut terkendala regulasi, sehingga pemerintah daerah memilih menerbitkan obligasi daerah sebagai solusi yang lebih mudah.
“Kami sudah kirim surat secara resmi kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk diizinkan bahwa Jakarta ini mempunyai Jakarta Collaboration Fund. Ini sebenarnya sama dengan INA atau sovereign wealth fund. Akhirnya kami menemukan ruang untuk menerbitkan obligasi daerah. Menerbitkan obligasi daerah ini lebih mudah. Kita bekerja sama dengan SMI dan juga Kementerian Keuangan,” ujar Pramono di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2026).
Prioritas Penggunaan Dana Obligasi
Pramono menegaskan bahwa dana obligasi tidak akan digunakan untuk kegiatan bisnis, melainkan difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat. “Untuk apa obligasi Rp 3,5 triliun ini? Yang pertama untuk pendidikan, yang kedua salah satunya modal awal membangun Rumah Sakit Sumber Waras. Kemudian juga untuk pendidikan di Jakarta. Jadi betul-betul untuk tujuan yang paling mendasar, paling elementer di Jakarta, bukan untuk hal yang bersifat bisnis,” jelasnya.
Mantan Sekretaris Kabinet itu optimistis obligasi daerah Jakarta akan diminati investor. Menurutnya, nilai Rp 3,5 triliun masih relatif kecil bagi kemampuan fiskal Jakarta. “Saya meyakini bagi Jakarta, Rp 3,5 triliun itu bukan angka yang sulit. Kalau ada permasalahan ditutupilah,” ucapnya.
Jaminan Pembayaran dan Penguatan BUMD
Terkait kemampuan APBD membayar kewajiban obligasi tersebut, Pramono menjamin tidak akan menjadi persoalan. “Kalau DKI sih pasti lunaslah. Kalau itu saya bisa menjamin enggak ada masalah,” tegasnya.
Selain obligasi daerah, Pramono mengatakan Pemprov DKI juga terus memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pramono mencontohkan PAM Jaya yang kini mampu melayani sekitar 82% kebutuhan air bersih Jakarta dan mencatat laba lebih dari Rp 1 triliun berkat pengelolaan yang profesional. “Bank DKI juga tahun ini pasti lebih positif daripada tahun yang lalu. Saya yakin untungnya bisa tiga kali dari tahun yang lalu,” imbuhnya.
