Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, mendorong agar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dijadikan sebagai instrumen utama untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota secara tuntas dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh lagi dilakukan dengan pola tambal sulam yang hanya menyelesaikan persoalan sesaat tanpa menyentuh akar masalah.
Pentingnya Pemetaan Persoalan
Menurut Syaifuddin, pembangunan yang ideal harus diawali dengan pemetaan persoalan secara menyeluruh melalui kajian yang matang. Dengan begitu, setiap program yang lahir dari Musrenbang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak jangka panjang.
“Jangan sampai anggaran besar dikeluarkan setiap tahun, tetapi problem yang sama terus berulang. Kalau hanya menyelesaikan gejala tanpa memahami akar persoalannya, maka pembangunan tidak akan pernah selesai,” ujar Syaifuddin dalam keterangannya pada Jumat (12/6/2026).
Penanganan Banjir yang Terintegrasi
Pria yang akrab disapa Kaji Ipuk ini mencontohkan persoalan banjir yang selama ini menjadi pekerjaan rumah Kota Surabaya. Ia menilai penanganan banjir tidak cukup dilakukan melalui pembangunan saluran secara parsial, melainkan harus berbasis sistem drainase yang terintegrasi dari tingkat kampung hingga skala kota.
“Kalau bicara banjir, harus ada masterplan drainase yang jelas. Kita harus tahu aliran air dari mana, hambatannya di mana, dan muaranya ke mana. Jangan sampai membangun saluran di satu titik, tetapi ternyata justru memindahkan masalah ke wilayah lain,” paparnya.
Musrenbang sebagai Ruang Identifikasi
Politisi dari PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa Musrenbang harus menjadi ruang untuk mengidentifikasi persoalan secara komprehensif sebelum menentukan bentuk intervensi pembangunan. Ia mengatakan bahwa kajian yang baik dapat mencegah pembangunan yang tidak tepat sasaran maupun pengulangan pekerjaan yang sama setiap tahun.
“Kalau saat ini kemampuan anggaran belum cukup untuk menyelesaikan semuanya sekaligus, minimal pemerintah sudah menyiapkan kajian dan peta jalan penyelesaiannya. Sehingga pembangunan tahun berikutnya tinggal mengikuti arah yang sudah disusun,” jelasnya.
Manfaat Nyata bagi Masyarakat
Kaji Ipuk menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kualitas fisik bangunan atau besarnya anggaran yang dikeluarkan. Menurutnya, pembangunan harus mampu memberikan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
“Percuma spesifikasi bangunannya bagus, kualitas materialnya tinggi, tetapi penempatannya tidak tepat dan tidak menyelesaikan masalah. Yang terpenting adalah manfaatnya bagi masyarakat,” tegas legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Apresiasi dan Pemerataan Pembangunan
Ia mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang dalam beberapa tahun terakhir mampu mengurangi titik-titik banjir melalui pembangunan drainase dan normalisasi saluran. Namun, menurutnya, upaya tersebut perlu dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi.
Selain persoalan banjir, Kaji Ipuk menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Surabaya. Ia mengungkapkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kawasan tertentu, sementara wilayah lain masih tertinggal dalam penyediaan fasilitas publik.
“Pembangunan harus menghadirkan rasa keadilan. Jangan sampai ada kawasan yang terus dipercantik, sementara kawasan lain belum mendapatkan fasilitas dasar yang sama,” ucapnya.
Fasilitas Ramah Disabilitas
Salah satu contoh yang disorot adalah penyediaan jalur pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Menurutnya, fasilitas tersebut merupakan hak seluruh warga sehingga harus tersedia secara merata.
“Kita ingin pembangunan yang dirasakan seluruh warga. Jangan hanya fokus mempercantik titik tertentu, tetapi pastikan semua kawasan mendapatkan perhatian yang sama sesuai kebutuhannya,” paparnya.
Membangun dari Kampung
Kaji Ipuk menyampaikan bahwa semangat membangun kota dari kampung harus tetap menjadi roh dalam setiap proses Musrenbang. Sebab, berbagai persoalan perkotaan pada dasarnya berawal dari lingkungan terkecil yang membutuhkan solusi yang tepat.
Oleh karena itu, ia berharap hasil Musrenbang tidak sekadar menjadi daftar usulan tahunan, melainkan fondasi pembangunan jangka panjang yang mampu menyelesaikan persoalan secara tuntas, terukur, dan berkeadilan.
“Musrenbang harus menjadi alat untuk merancang masa depan kota. Ketika perencanaan dilakukan dengan benar, maka pembangunan tidak lagi sekadar menambal masalah, tetapi benar-benar menyelesaikannya,” pungkasnya.
