Kemendagri dan Kementerian PU Percepat Pembangunan KIPP DOB Papua, Target Rampung 2028
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat koordinasi untuk mempercepat pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pada Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya percepatan ini dengan tetap memastikan kepastian hukum dan sinergi lintas kementerian serta lembaga terkait.
Target Pembangunan dan Program Utama
Ribka Haluk menyatakan bahwa target pembangunan KIPP direncanakan rampung pada tahun 2028. Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/2/2026), ia menjelaskan bahwa banyak program yang dilakukan, termasuk pembangunan Kantor Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Selain itu, program sanitasi, jalan, dan infrastruktur lainnya juga menjadi fokus untuk mendukung masyarakat di daerah.
Hal ini disampaikan dalam rapat bersama Wakil Menteri PU, yang membahas perkembangan KIPP DOB Papua di Kantor Kementerian PU, Jakarta. Ribka mengapresiasi seluruh pihak yang bekerja keras dalam menjalankan tugas-tugas negara, dan berdasarkan kunjungan kerjanya, progres pembangunan di sejumlah DOB menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Koordinasi dan Tantangan yang Dihadapi
Meski demikian, masih terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian, termasuk aspek hukum di beberapa wilayah. Ribka memastikan bahwa pendekatan dan koordinasi dengan gubernur serta pihak terkait terus dilakukan untuk memastikan penyelesaian berjalan baik. Ia juga menggarisbawahi kejelasan mengenai kemungkinan adanya lelang baru atau mekanisme lainnya dalam pembangunan.
"Kami mohon dukungan dari gubernur empat daerah DOB, masyarakat, dan Forkopimda untuk bersama-sama memberikan dukungan penuh kepada Kementerian PU dan Kemendagri dalam mempercepat pembangunan daerah otonomi khusus di Papua," ucap Ribka.
Perkembangan di Papua Pegunungan dan Proyek Strategis Nasional
Ribka menyoroti perkembangan di Papua Pegunungan, di mana pada 6 Februari lalu telah dilakukan pembahasan terkait fokus lokasi KIPP. Pembangunan kantor Gubernur, DPR Papua, dan MRP ditargetkan memenuhi seluruh kriteria dan dapat dilaksanakan pada tahun ini, dengan dukungan Kementerian PU serta sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Mengingat pembangunan KIPP DOB merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), Ribka berharap nantinya dapat diresmikan oleh Presiden atau Wakil Presiden setelah seluruh tahapan selesai. "Semoga pembangunan daerah DOB ini harapan besar kami akan diresmikan Bapak Presiden di tahun 2028," tambahnya.
Pernyataan dari Wakil Menteri PU
Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa tiga provinsi telah menunjukkan progres pembangunan yang signifikan. Papua Barat Daya telah rampung, Papua Selatan bahkan sudah difungsionalkan, dan Papua Tengah kini mulai memasuki tahap pelaksanaan pembangunan.
Namun, satu provinsi lainnya, yaitu Papua Pegunungan, masih memerlukan percepatan karena masih menunggu dokumen feasibility study (FS) dan master plan. Pada tahun 2026, akses terhadap dokumen tersebut ditargetkan sudah tersedia sehingga percepatan pembangunan KIPP di Papua Pegunungan dapat segera diwujudkan.
"Saya berharap pada tahun 2028, sesuai dengan rapat dengan Komisi II DPR RI, KIPP dapat difungsionalkan dan bahkan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk empat DOB di Papua," pungkas Diana Kusumastuti.
