Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan tegas terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax. Harga Pertamax yang sebelumnya dipatok Rp12.000 per liter melonjak sekitar 32 persen menjadi Rp16.250 per liter sejak 10 Juni 2026. Menurut Hasto, lonjakan harga ini memberikan tekanan signifikan terhadap kondisi finansial kelas menengah Indonesia.
Kenaikan BBM Seharusnya Opsi Terakhir
Hasto menyadari bahwa pemerintah saat ini menghadapi tekanan fiskal yang berat. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM seharusnya menjadi pilihan terakhir yang diambil setelah segala upaya lain ditempuh. Dalam kuliah umum bertajuk 'Pemikiran Geopolitik Bung Karno' di Universitas Bung Karno, Jakarta, Kamis (11/6/2026), Hasto menyatakan, "Kita tahu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah terkait dengan fiskal, tetapi hal-hal yang harus dilakukan adalah suatu insentif bagi pergerakan sektor riil."
Ia menambahkan, "Kebijakan-kebijakan yang menciptakan multiplier yang begitu luas dalam perikehidupan rakyat seperti kenaikan BBM itu harus dilakukan sebagai suatu opsi yang paling akhir. Karena ini akan menggerus kemampuan kelas menengah kita yang implikasinya itu juga kepada rakyat bawah." Menurutnya, pemerintah perlu lebih dulu melakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk konsolidasi fiskal, gerakan penghematan nasional, serta memangkas pengeluaran yang tidak esensial.
Kritik terhadap Program MBG
Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga menyoroti program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai berbagai kritik terhadap program tersebut, termasuk dugaan praktik korupsi di dalamnya, seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah sebelum memutuskan menaikkan harga BBM. "Kritik terhadap MBG ternyata juga banyak korupsi di dalam program populis tersebut, ini yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah," tegas Hasto.
Hasto berharap pemerintah dapat lebih bijak dalam mengambil kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat, terutama kelas menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian. Ia mendesak agar pemerintah mengoptimalkan upaya efisiensi dan pemberantasan korupsi sebelum membebani rakyat dengan kenaikan harga BBM.
