Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mendorong pemerintah daerah untuk secara aktif melakukan pemutakhiran data sosial secara transparan. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis dan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Jumat, 8 Mei 2026.
Tiga Fokus Utama Kemensos
Menurut Gus Ipul, saat ini Kementerian Sosial memiliki tiga fokus utama, yaitu pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah daerah harus aktif menghidupkan jalur pemutakhiran data mulai dari tingkat RT, RW, desa, dinas sosial, hingga bupati.
"Kata Presiden Prabowo, ini kita jujur saja. Tidak apa-apa, data penduduk miskinnya tambah, asal benar-benar miskin. Daripada kita sok kecil persentasenya tapi kenyataannya miskinnya banyak," ujar Gus Ipul dalam keterangannya pada Jumat, 8 Mei 2026.
Peran Penting Kepala Daerah
Gus Ipul menilai para kepala daerah memiliki posisi penting karena paling memahami kondisi masyarakat di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah rutin membawa data ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk diverifikasi dan divalidasi. "Tugasnya Pak Bupati yang penting bawa data ke BPS secara rutin lewat Dinsos," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Joko Widiarto memaparkan perkembangan usulan dan pembaruan data di dua kabupaten tersebut. Di Lampung Utara, Kotabumi menjadi wilayah dengan aktivitas usulan dan pembaruan data tertinggi. Sementara di Lampung Barat, Sukau menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas data paling menonjol.
Data Bantuan Sosial Lampung Utara
Berdasarkan data Kemensos, total bantuan sosial tahun 2025 untuk Lampung Utara mencapai Rp 374,75 miliar bagi 114.981 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada triwulan I 2026, bantuan sembako tersalurkan kepada 77.865 KPM senilai Rp 46,71 miliar, sementara Program Keluarga Harapan (PKH) menjangkau 41.559 KPM senilai Rp 30,89 miliar. Lampung Utara juga memiliki 174 pendamping PKH, 17 Taruna Siaga Bencana (Tagana), 18 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan tiga pendamping rehabilitasi sosial.
Data Bantuan Sosial Lampung Barat
Sementara itu, total bansos tahun 2025 untuk Lampung Barat mencapai Rp 134,39 miliar bagi 44.395 KPM. Pada triwulan I 2026, bantuan sembako tersalur kepada 28.075 KPM senilai Rp 16,84 miliar, sedangkan PKH menjangkau 14.037 KPM senilai Rp 10,17 miliar. Lampung Barat juga didukung 65 pendamping PKH, 27 Tagana, 15 TKSK, dan satu pendamping rehabilitasi sosial.
Target Graduasi PKH
Dari data tersebut, Gus Ipul meminta pemerintah daerah bersama para pendamping PKH mulai bekerja dengan target graduasi yang terukur. Untuk Lampung Barat, dengan 65 pendamping PKH, ia menargetkan sedikitnya sekitar 600 keluarga dapat graduasi setiap tahun. Sedangkan Lampung Utara, dengan 174 pendamping PKH, ditargetkan sekitar 1.700 keluarga dapat keluar dari ketergantungan bantuan sosial setiap tahun. "Pokoknya Pak Bupati kita dorong. Berapa keluarga yang bisa kita buat mereka graduasi," tuturnya.
Ia menegaskan, bantuan sosial harus menjadi jembatan sementara agar keluarga miskin bisa lebih mandiri. Hal itu sesuai dengan jargon 'bansos sementara, berdaya selamanya'.
Program Sekolah Rakyat
Selain membahas bansos dan pemutakhiran data, pertemuan juga menyinggung perkembangan program Sekolah Rakyat. Saat ini di Provinsi Lampung telah berjalan tiga Sekolah Rakyat rintisan, yakni SRMA 32 Lampung Selatan, Sekolah Rakyat Terintegrasi 34 Lampung Timur, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung. Pembangunan sekolah permanen juga tengah berjalan di Lampung Selatan dan Lampung Timur.
Adapun Lampung Utara dan Lampung Barat belum masuk tahap pembangunan karena masih terkendala penyelesaian administrasi lahan. Gus Ipul menegaskan, apabila lahan telah memenuhi syarat dan mendapat penilaian teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kemensos akan ikut mengawal prosesnya. "Memang tantangan kita di penyediaan lahan. Tapi saya ingin cepat-cepat ini, mumpung anggarannya ada," ungkapnya.
Ia kembali mengingatkan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu, terutama mereka yang tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Karena itu, proses pemilihan calon siswa harus bersih dari praktik titipan. "Jadi Pak Bupati, ambil yang miskin betul. Jangan ada KKN. Jangan ada titipan. Yang kita ambil titipan Tuhan. Bukan titipan kerabat," pungkasnya.
Peserta Audiensi
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal, Kepala Pusat Data dan Informasi Joko Widiarto, serta Kepala Biro Umum Salahuddin Yahya. Dari Lampung Utara hadir Asisten Bidang Pemerintahan Mat Soleh, Kepala Dinas Sosial Imam Hanafi, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dirgantara, serta Kabag Protokol RA Habibie. Sementara dari Lampung Barat hadir Kepala Dinas Sosial Aliyurdin, Kepala BKAD Sumadi, Kepala Dinas PUPR Mia Miranda, dan Kepala Dinas Pendidikan Tati Sulastri.
