Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak lima perwakilan mahasiswa dalam kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua pada Kamis, 18 Juni 2026. Kunjungan ini berlangsung hingga 21 Juni 2026.
Lima Mahasiswa Dampingi Wapres
Mahasiswa yang mendampingi Gibran berasal dari Universitas Sanata Dharma, Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, Universitas Jenderal Soedirman, dan Institut Seni Budaya Indonesia. Mereka akan ikut serta dalam pemantauan program prioritas pemerintah.
Tujuan Kunker: Awasi MBG dan Koperasi Desa
Gibran menyatakan bahwa keterlibatan mahasiswa ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan menyempurnakan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola kedua program tersebut.
"Hari ini kami ditemani beberapa perwakilan mahasiswa. Kita akan berangkat ke Ende, Gorontalo, dan juga Papua," ujar Gibran di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Tindak Lanjut Masukan Mahasiswa
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari masukan konstruktif yang disampaikan mahasiswa terkait program prioritas pemerintah. Dengan melibatkan mahasiswa secara langsung, pemerintah ingin memastikan pengelolaan program berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Gibran mengapresiasi mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi secara damai dan memberikan masukan. "Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa di seluruh penjuru tanah air. Terima kasih sudah menyampaikan aspirasinya secara damai. Terima kasih untuk masukan-masukannya yang konstruktif, terutama terkait MBG dan koperasi," kata Gibran.
Komitmen Bebas Korupsi
Gibran menegaskan pemerintah berkomitmen memastikan setiap anggaran program prioritas dimanfaatkan optimal dan bebas dari korupsi. "Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik, dan juga yang paling penting terbebas dari praktik korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik," jelasnya.
Kunker ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
