Gerindra: Program MBG Ciptakan 1,3 Juta Lapangan Kerja Baru
Partai Gerindra mengklaim bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga membuka jutaan lapangan pekerjaan. Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyatakan bahwa program ini menyerap sekitar 1,3 juta tenaga kerja. Menurutnya, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG membutuhkan sekitar 50 tenaga kerja.
Rincian Serapan Tenaga Kerja dari 27 Ribu Dapur MBG
Bahtra Banong menjelaskan bahwa dengan total sekitar 27 ribu dapur SPPG yang beroperasi, setiap dapur mempekerjakan kurang lebih 50 orang. "Dari MBG saja bisa menyumbang tenaga kerja, karena kalau saya enggak salah setiap dapur itu kurang lebih 50 orang di SPPG. Kalau kurang lebih 50 orang dikali 27 ribu dapur, artinya ada hampir 1,3 juta orang," kata Bahtra di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026). Jumlah tersebut, menurutnya, setara dengan serapan tenaga kerja di sektor industri.
Manfaat MBG Sering Terlewatkan
Bahtra menilai bahwa manfaat besar MBG, khususnya dalam membuka lapangan pekerjaan, kerap luput dari perhatian publik. "Kita lihat selama ini kan bagaimana pengelolaan MBG yang dianggap carut-marut, bagaimana pengelolaan MBG yang dianggap kurang tepat sasaran. Padahal, di sana banyak sekali kemanfaatannya yang perlu dicermati oleh teman-teman," ujarnya, dikutip dari Antara.
Survei Bappenas: MBG Tingkatkan Gizi Anak
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Hariqo Wibawa Satria, mengungkapkan hasil survei Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mencatat dampak positif MBG bagi anak-anak. "Bappenas di surveinya menyebutkan, sebelum MBG, persen anak-anak itu lapar, sekarang sudah turun menjadi 16 persen. Kemudian, anak-anak yang kenyang sebelum MBG itu 43 persen, sekarang naik menjadi 84 persen. Kemudian, konsumsi buah naik menjadi 26 ke 84 persen," jelasnya.
Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola MBG
Meskipun terdapat beberapa polemik dalam program ini, Hariqo mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari perbaikan tata kelola agar lebih baik. "Dulu setiap dapur Rp6 juta, sekarang dievaluasi, tidak harus semua dapur 6 juta, tergantung jumlah penerima manfaatnya. Pasti banyak yang enggak senang. Buktinya ada beberapa mitra kemarin yang komplain, dengan pemberhentian MBG sementara. Tapi inilah konsekuensi dari perbaikan dan perbaikan itu harus dijalankan," ucapnya.
