DPRD DKI Ungkap Banyak Lapangan Padel Langgar Tata Kota, Warga Berhak Tuntut Perbaikan
Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi E, Justin Adrian, menyoroti maraknya pelanggaran tata ruang oleh lapangan padel di ibu kota. Menurutnya, fenomena protes warga terhadap operasional lapangan padel menunjukkan olahraga ini telah memicu gangguan di lingkungan masyarakat.
"Kami tidak menentang adanya olahraga padel. Akan tetapi, sudah terlalu banyak usaha padel yang melanggar tata ruang atau malah jadi gangguan terhadap warga di lingkungan sekitarnya," kata Justin saat dihubungi di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Permintaan Tindakan Tegas kepada Pemprov DKI
Justin pun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bertindak tegas sebelum isu terkait padel di Jakarta menjadi masalah yang lebih besar. Dia menekankan bahwa banyak lapangan padel dibangun di jalan-jalan sempit, yang cukup mengganggu arus lalu lintas, terutama bagi warga sekitar.
"Selama ini, Pemprov DKI seolah-olah menomorduakan dampak sebuah bangunan terhadap lingkungannya. Sehingga, bangunan-bangunan seperti mal-mal dibiarkan menjejali ibu kota tanpa mempedulikan masyarakat setempat. Kali ini, fenomenanya terulang dengan lapangan padel," ujar Justin.
Dia menilai protes warga terkait kehadiran padel di tengah pemukiman yang akhir-akhir ini marak di media sosial merupakan respons wajar. Menurutnya, warga berhak menuntut perbaikan dari pemerintah. Oleh karenanya, dia berharap pemerintah dapat segera mengatasi persoalan tersebut.
"Kini, saatnya di mana dampak gangguan sebuah usaha, apa pun itu, termasuk lapangan padel, dinomorsatukan," tegas Justin.
Kebijakan Baru Gubernur Pramono Anung Wibowo
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo telah melarang lapangan padel dibangun di perumahan agar tak mengganggu keseharian warga setempat. Namun, peraturan itu hanya berlaku untuk lapangan padel yang baru akan dibangun.
Sementara, untuk lapangan padel yang ada di pemukiman warga dan sudah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Pramono memerintahkan jajarannya seperti wali kota hingga camat untuk dapat bernegosiasi dengan pemilik. Pramono meminta agar lapangan padel berizin yang ada di pemukiman warga maksimal beroperasi hingga 20.00 WIB agar tak mengganggu masyarakat.
Dampak dan Solusi yang Diperlukan
Pelanggaran tata kota oleh lapangan padel tidak hanya soal bangunan, tetapi juga mencakup:
- Gangguan lalu lintas di area permukiman
- Kebisingan yang mengganggu ketenangan warga
- Potensi konflik sosial antara pengelola dan masyarakat sekitar
Justin Adrian menegaskan bahwa DPRD DKI akan terus mendorong Pemprov untuk:
- Melakukan audit terhadap semua lapangan padel yang beroperasi
- Menindak tegas pelanggaran tata ruang yang ditemukan
- Memastikan hak-hak warga terlindungi dari dampak negatif operasional lapangan padel
Dengan meningkatnya popularitas olahraga padel di kalangan eksekutif dan komunitas bisnis, penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan perkembangan olahraga ini dengan kepentingan masyarakat luas. Warga Jakarta berhak atas lingkungan yang nyaman dan bebas dari gangguan, sementara pengusaha padel juga perlu mematuhi regulasi yang berlaku.
