Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong merespons temuan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai banyaknya tim sukses kepala daerah yang diangkat menjadi tenaga honorer. Ia meminta Kementerian Dalam Negeri memantau ketat rekrutmen honorer di daerah.
Pentingnya Pengawasan Rekrutmen Honorer
Bahtra menyatakan, "Kami minta agar Kemendagri terus memantau daerah-daerah agar tidak kecolongan lagi." Ia menambahkan bahwa Kemendagri telah menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah untuk menghentikan praktik pengangkatan honorer yang merupakan bawaan pejabat. Praktik ini dinilai harus segera dihentikan.
Menurut Bahtra, "Sekarang tidak boleh lagi merekrut honorer dengan alasan apapun, termasuk karena berhutang budi kepada tim sukses pada saat pilkada. Jika terus dilakukan, aturan maksimal 30 persen belanja pegawai sulit terealisasi." Ia juga menekankan perlunya sanksi agar pemerintah daerah tidak lagi merekrut tenaga honorer secara sembarangan.
Laporan dari Daerah
Bahtra mengaku menerima laporan bahwa masih ada daerah yang merekrut honorer karena mantan tim sukses kepala daerah. "Kami mendapatkan laporan, tetapi terkait daerahnya nanti akan kami cek lagi," ujarnya.
Pernyataan Mendagri Tito Karnavian
Sebelumnya, Mendagri Tito menyoroti rekrutmen tenaga honorer di daerah yang menyebabkan belanja pegawai membengkak. Ia mencontohkan bahwa banyak tenaga administrasi yang dulunya tim sukses dijadikan honorer, lalu setelah bertahun-tahun mereka meminta diangkat menjadi PPPK, sehingga membebani APBD.
Tito mengatakan, "Yang sekarang terjadi, PPPK atau PNS yang diangkat dari tenaga honorer dengan skill seperti guru dan tenaga kesehatan masih okelah. Tapi tenaga administrasi, maaf, dulunya banyak tim sukses dijadikan honorer. Setelah bertahun-tahun, mereka minta diangkat menjadi PPPK, dan beban APBD jadi berat." Ia juga menekankan bahwa pengangkatan tersebut menjadi beban bagi kepala daerah berikutnya.
Ia berharap perekrutan tenaga honorer dihentikan sementara, kecuali untuk tenaga skill seperti guru dan nakes yang sudah tidak ada lagi. "Sedapat mungkin jangan, karena bisa menjadi beban belanja pegawai," pungkasnya.
