BKPSDM Malang Buka Suara Soal Pengangkatan Anak Bupati Sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait pengangkatan Ahmad Dzulfikar Nurrahman sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) setempat yang sempat menjadi sorotan publik. Pejabat BKPSDM, Nurman, dengan tegas menyatakan bahwa proses pengangkatan tersebut telah melewati mekanisme seleksi terbuka atau open bidding yang sangat ketat dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Mekanisme Terintegrasi dan Pengawasan Langsung dari Pusat
Nurman menjelaskan bahwa seluruh aspek kepegawaian saat ini berada dalam pantauan langsung Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia. Setiap tahapan proses, mulai dari perencanaan awal hingga pelaporan hasil akhir, wajib diunggah secara real-time melalui sistem aplikasi terintegrasi yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk menutup segala celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap norma dan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan.
"Penting untuk dipahami bahwa masalah kepegawaian bukanlah hal yang sepenuhnya diotonomikan secara bebas oleh daerah. Ada regulasi ketat dari pusat yang harus dipatuhi secara menyeluruh. Jika ditemukan ketidaksesuaian prosedur atau pelanggaran norma standar, pusat memiliki kewenangan penuh untuk membatalkan hasil seleksi tersebut," tegas Nurman seperti dilansir dari media lokal pada Senin, 20 April 2026.
Proses Penetapan Hingga Pelantikan Dinyatakan Sesuai SOP
Lebih lanjut, Nurman memastikan bahwa seluruh rangkaian proses, mulai dari penetapan hingga pelantikan Dzulfikar, telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Dzulfikar sendiri merupakan putra dari Bupati Malang, M Sanusi, yang membuat pengangkatannya menjadi perhatian khusus. "Artinya, proses yang berjalan saat ini dipastikan telah memenuhi standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku secara nasional," ucapnya dengan penuh keyakinan.
Pelibatan Tim Panelis Berintegritas Tinggi untuk Jaga Objektivitas
Dalam upaya menjaga objektivitas dan netralitas penilaian, Pemerintah Kabupaten Malang secara khusus melibatkan tim panitia seleksi (Pansel) yang terdiri dari figur-figur terkemuka di dunia akademik. Beberapa di antaranya adalah Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Profesor Haryono, Rektor Universitas Islam Malang (Unisma), serta Rektor Universitas Brawijaya (UB). Komposisi panelis yang setingkat profesor ini diyakini dapat mencegah praktik nepotisme atau 'main mata' dalam proses seleksi.
"Dalam pansel kita melibatkan para rektor. Sudah strata profesor, rasanya kok, jangan lah kita ini kemudian meragukan kredibilitasnya misalnya ada yang meragukan," tegas Nurman menegaskan integritas tim seleksi. Ia meyakini bahwa kapasitas dan integritas para panelis tersebut membuat penyimpangan dalam proses seleksi menjadi sangat mustahil untuk terjadi.
Rekam Jejak Akademik dan Kompetensi Jadi Penentu Utama
Nurman juga mengungkapkan salah satu faktor penentu yang membuat Dzulfikar dinilai lebih unggul dibandingkan dengan pelamar lainnya. Rekam jejak akademik dan kompetensi yang menonjol di bidang lingkungan hidup menjadi poin krusial dalam keputusannya terpilih. Hal ini menunjukkan bahwa proses seleksi tidak hanya melihat dari latar belakang keluarga, tetapi lebih menitikberatkan pada kualifikasi dan kemampuan individu yang bersangkutan.
Dengan penjelasan yang komprehensif ini, BKPSDM Kabupaten Malang berharap dapat memberikan kejelasan kepada publik mengenai proses pengangkatan Kadis LH yang sempat menuai polemik. Mereka menegaskan komitmen untuk terus menjalankan sistem kepegawaian yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi nasional yang berlaku.
