Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan skema klasterisasi dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Skema ini dirancang agar pengelolaan dapur MBG lebih sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Perbedaan Model Dapur di Wilayah 3T
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan bahwa selama ini seluruh dapur MBG menggunakan pola yang relatif sama. Padahal, kondisi wilayah dan jumlah penerima manfaat di daerah 3T berbeda dengan wilayah padat penduduk seperti di Pulau Jawa.
"Salah satu opsi yang akan diambil memang seperti itu, yakni klasterisasi dapur. Karena memang kalau kita mengacu pada daerah-daerah 3T, jumlah penduduknya tidak sebanyak di Jawa," kata Sari di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, model dapur dan sistem operasional di wilayah 3T nantinya akan berbeda dengan daerah lain. BGN saat ini masih mengkaji skema tersebut bersamaan dengan proses penyusunan data penerima manfaat.
Ketidakadilan Insentif Dapur
Ia menilai skema yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan di lapangan. Sebab, seluruh dapur memperoleh insentif yang sama, yakni Rp6 juta per hari, meski jumlah penerima manfaat yang dilayani berbeda-beda.
"Kalau sekarang kan semua sama rata, Rp6 juta per hari, walaupun penerima manfaatnya 500, 1.000, 1.500, sampai 3.000. Itu kan sebenarnya tidak fair," ucapnya.
Karena itu, BGN akan memastikan terlebih dahulu jumlah penerima manfaat di setiap wilayah sebelum menentukan skema operasional dan pembiayaan dapur MBG. Data tersebut juga akan menjadi dasar dalam menyusun efisiensi anggaran program.
Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola Dapur
Selain menyiapkan klasterisasi dapur, BGN saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Momentum libur sekolah dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas dapur, memperbarui data penerima manfaat, serta menyusun skema operasional yang lebih efisien sebelum program kembali berjalan pada tahun ajaran baru.
Sari menegaskan seluruh kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan program MBG berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi kelompok yang paling membutuhkan.
