BGN Evaluasi Insentif SPPG, Tak Lagi Diseragamkan Rp 6 Juta per Hari
Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan bahwa insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak akan lagi diseragamkan sebesar Rp 6 juta per hari. Pihaknya akan menelaah data penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menentukan besaran insentif yang lebih tepat sasaran.
“Iya, iya (evaluasi insentif). Nanti itu termasuk. Setelah data penerima manfaat itu fix, ya, kami harapkan nanti insentifnya nggak fix Rp 6 juta semua kan,” ujar Arumsari usai rapat bersama Komisi IX DPR di gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Penataan Ulang Anggaran Insentif
Arumsari menjelaskan bahwa pada kepemimpinan BGN sebelumnya, insentif bagi SPPG diseragamkan sebesar Rp 6 juta tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan anggaran. Dengan data yang lebih akurat, BGN akan menata ulang besaran insentif.
“Sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya bahwa penerima manfaatnya 1500 pun insentifnya Rp 6 juta, 500 pun (penerima manfaat) Rp 6 juta. Kan yang dulu begitu. Nah kalau nanti kita sudah mengetahui berapa riil penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya ya. Kan itu dampaknya nanti penata ulangan kan begitu,” ujar Arum.
Ia menambahkan, “Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya. Bisa jadi, oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini, dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing.”
Insentif Berbasis Kualitas, Bukan Sekadar Output
Arum menegaskan bahwa BGN tidak akan lagi menyamaratakan insentif terhadap SPPG. Setiap SPPG harus mampu menghasilkan makanan bergizi dan berkualitas bagi penerima manfaat. Evaluasi insentif akan mempertimbangkan kualitas makanan, standar gizi, dan keamanan pangan.
“Nah, kemudian kita akan tetapkan insentifnya tidak begitu lagi dong dan tidak sama juga gitu, tidak sama juga bentuknya. Lalu model dari insentifnya sendiri itu kita akan evaluasi. Bukan sekedar menghasilkan output berapa lalu diberikan itu. Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya, keamanan pangannya terpenuhi,” kata dia.
Anggaran MBG Diharapkan Tepat Sasaran
Arum berharap dengan evaluasi ini, anggaran MBG dapat lebih tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan keuangan negara. “Tidak, tidak (dipikul rata). Jadi semua itu diharapkan nantinya kita akan memang bagaimana program ini tercapai ya, tetapi anggarannya betul-betul sesuai sasaran gitu. Jadi tidak model seperti yang sekarang yang ya memang ada kecenderungan untuk lebih boros ya, jadi boros keuangan negara,” imbuhnya.
