BEM UI Demo di Bundaran HI Besok, Polda Imbau Cari Jalur Alternatif

Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, dengan sejumlah tuntutan besok. Polda Metro Jaya mengimbau warga untuk mencari jalur alternatif lain.

Rencana Aksi dan Dampak Lalu Lintas

BEM UI berencana menggelar demo di kawasan Bundaran HI pada Jumat, 12 Juni 2026 mulai pukul 10.00 WIB. Dampaknya, diperkirakan akan terjadi kemacetan di kawasan Bundaran HI.

"Diinformasikan mengenai potensi kepadatan arus lalu lintas di lokasi berikut: Kawasan Bundaran HI (Jakarta Pusat)," tulis TMC Polda Metro di akun media sosial, Kamis (11/6/2026).

—

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Imbauan Polda Metro Jaya

Oleh sebab itu, warga diimbau untuk menghindari kawasan Bundaran HI karena potensi kemacetan atau mencari jalur alternatif. Warga turut diimbau mengikuti petunjuk serta arahan petugas di lapangan demi keamanan dan kelancaran, serta patuhi aturan yang berlaku.

"Diperkirakan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas di ruas jalan sekitar Jl. Sudirman-Thamrin. Bagi para pengendara, diimbau untuk menghindari ruas jalan di sekitar kawasan ini atau mencari rute alternatif," imbuhnya.

Permintaan Maaf BEM UI

BEM UI diketahui akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI besok hari. Mereka meminta maaf jika aksi yang digelar besok akan menimbulkan kemacetan.

"Teruntuk warga di Jakarta utamanya di sekitaran Bundaran HI, kami ingin memohon maaf atas kemacetan dan ketidaknyamanan yang akan terjadi esok hari," kata Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan dalam keterangannya, Kamis (11/6).

Aksi unjuk rasa hari ini bertajuk 'Menuju Indonesia Bangkrutz'. Yatalathof mengatakan kemacetan hanya bersifat sementara selama proses aksi unjuk rasa berlangsung.

"Namun, kami ingin memberi pesan bahwa kemacetan lalu lintas esok hanya berlangsung beberapa jam. Di sisi lain, kemacetan mobilitas sosial, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan masa depan yang dipaksakan sistem ini kepada rakyat itu sudah jauh lebih lama berlangsung selama puluhan tahun dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti sendiri," jelasnya.