Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, mengungkapkan bahwa rumah Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah di Sentul, Bogor, tidak tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hasil pemeriksaan menunjukkan rumah tersebut diduga menggunakan nominee atau nama orang lain.
“Sudah dilakukan pemeriksaan atas LHKPN yang bersangkutan, rumah yang di Sentul diduga atas nama nominee,” kata Aminudin di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
LHKPN Febrie: Lima Properti, Tak Ada Sentul
Berdasarkan data e-LHKPN KPK yang diakses Jumat (10/7), Febrie melaporkan lima bidang tanah dan bangunan untuk tahun 2025, semuanya berlokasi di Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, dan Bandung. Rinciannya:
- Tanah dan bangunan 220 m²/180 m² di Jakarta Selatan: Rp2.308.250.000
- Tanah 652 m² di Tangerang Selatan: Rp597.232.000
- Tanah 704 m² di Tangerang Selatan: Rp644.864.000
- Tanah 2.301 m² di Bandung: Rp473.000.000
- Tanah dan bangunan 638 m²/200 m² di Jakarta Selatan: Rp10.829.474.000
Rumah di Sentul yang digeledah polisi tidak disebutkan dalam daftar tersebut.
Febrie Akui Rumah Sentul Milik Pribadi
Febrie sendiri sebelumnya mengakui rumah di Sentul yang digeledah polisi terkait tiga kasus korupsi adalah rumah pribadinya. Di rumah itu, polisi menemukan 74 kg emas batangan dan uang tunai sekitar Rp282,4 miliar.
“Yang kedua, tentang rumah Sentul, itu memang rumah pribadi Jampidsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana kepemilikan sejak awal,” ujar Febrie dalam konferensi pers di Kejagung, Jumat (10/7).
Febrie menyatakan bahwa emas dan uang tersebut memiliki pemilik, namun ia enggan menyebutkan identitasnya. “Dan mengenai uang kan tadi sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, bahwa ada kegiatan, bahwa itu ada orang-orang juga nerima kegiatan, itu bisa juga ditanya,” jelasnya.
Bantahan Terkait Kafe di Cipete
Selain rumah Sentul, Febrie juga membantah memiliki kafe de'Clan Signature di Cipete, Jakarta Selatan. “Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampidsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete ya,” tegasnya.
Kasus yang Mendasari Penggeledahan
Kakortastipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto, menjelaskan penggeledahan merupakan bagian dari joint investigation dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Tiga kasus yang diusut meliputi dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN yang menyebabkan blackout, kasus ASABRI, dan penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI (anak usaha Krakatau Steel).
“Saat ini, Kortas Polri sedang melaksanakan dengan skema joint investigation dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara korupsi dan pencucian uang pada proses penanganan hukum terhadap perkara PLN BB, kemudian ASABRI tahun 2020 sampai 2025, dan perkara dugaan korupsi dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI tahun 2020-2025,” ujar Totok.
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Victor Dean Mackbon, merinci dua objek perkara. Pertama, dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri dalam perkara PT Asabri dan Jiwasraya periode 2020–2025. Kedua, dugaan korupsi dan TPPU dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI oleh pegawai negeri periode yang sama.
Atensi Presiden Prabowo
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menegaskan kasus ini mendapat atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. “Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan,” ujarnya usai penggeledahan di Cafe de'Clan, Rabu (8/7).
Penggeledahan dilakukan secara serempak di beberapa lokasi, termasuk Cafe de'Clan dan Coin Money Changer, terkait dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang dalam kasus blackout batu bara PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel.
