Rektorat Universitas Bung Karno (UBK) resmi menonaktifkan Muhammad Abdimaludin dari jabatannya sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) UBK. Keputusan ini diambil setelah Abdimaludin atau Abdi diduga menerima sejumlah uang saat demonstrasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan pada Senin, 15 Juni 2026.
Pengakuan Menerima Rp 20 Juta
Wakil Rektor III UBK Daniel Panda mengonfirmasi penonaktifan tersebut pada Rabu, 24 Juni 2026. "Hari ini sesuai dengan pernyataan Bu Rektor, kami sudah menonaktifkan yang bersangkutan sehingga tidak lagi mengatasnamakan diri sebagai Ketua BEM sampai proses investigasi berlangsung," kata Daniel kepada wartawan.
Pihak rektorat telah memanggil Abdi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan, Abdi mengakui menerima uang sebesar Rp 20 juta dari seorang oknum alumni UBK. Uang tersebut diduga dibagikan kepada sejumlah mahasiswa yang memiliki posisi penting di organisasi BEM. Informasi itu telah beredar luas di media sosial dan diakui oleh yang bersangkutan.
Tim Investigasi Dibentuk
Kampus telah membentuk tim investigasi untuk menelusuri lebih lanjut dugaan tersebut. "Di kami ada Komisi Etik yang diketuai oleh Mas Eko. Dalam proses ini kami akan menyelidiki dan meminta keterangan dari sejumlah mahasiswa. Setelah itu baru kami menentukan sanksi," ujar Daniel.
Sanksi akan ditentukan berdasarkan tingkat keterlibatan mahasiswa yang terbukti terlibat serta mengacu pada peraturan kampus. Meski demikian, kampus tetap akan melakukan verifikasi dan pendalaman dengan memanggil saksi maupun pihak-pihak yang diduga terlibat.
Tujuan Pengarahan Lokasi Aksi
Menurut Daniel, dari pengakuan Abdi, uang itu diberikan kepada beberapa pengurus BEM Fakultas Hukum, BEM Fakultas Ekonomi, dan beberapa mahasiswa lainnya. Uang tersebut diberikan dengan tujuan mengarahkan lokasi aksi ke kawasan DPR RI, bukan di Patung Kuda. Uang itu disebut diberikan pada hari pelaksanaan aksi, sebelum demonstrasi dimulai.
Namun, para mahasiswa tetap menggelar aksi di kawasan Patung Kuda. "Jadi mereka disarankan oleh oknum alumni tersebut untuk berdemonstrasi di DPR RI. Itu ditolak oleh yang bersangkutan. Mahasiswa tetap ke Istana walaupun mereka mengakui menerima uang tersebut. Itu pengakuan langsung dari Ketua BEM," kata Daniel.
