Rano Karno Temukan Masalah Status Tanah di Kemayoran yang 35 Tahun Tak Tuntas
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan temuan mengenai masalah status tanah di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang belum terselesaikan selama puluhan tahun. Permasalahan ini menjadi penghambat berbagai proyek pembangunan di kawasan tersebut. Rano berencana segera mengadakan rapat terbatas (ratas) untuk membahas persoalan ini.
Kunjungan 'Bang Doel Nyapa Warga'
Hal itu disampaikan Rano saat melakukan kunjungan bertajuk 'Bang Doel Nyapa Warga' di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat (24/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia menemukan bahwa persoalan utama di Kemayoran berkaitan dengan status kepemilikan lahan yang belum jelas.
"Ternyata memang ada permasalahan utama yang besar, yaitu status tanah di sini. Insyaallah ini harus segera kita ratas," ujar Rano.
Dampak pada Partisipasi Warga
Rano mengungkapkan bahwa persoalan lahan ini bahkan menyebabkan sejumlah warga enggan berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Menurutnya, usulan yang diajukan sulit direalisasikan jika status tanah belum jelas. "Ada tujuh RW yang tidak ingin ikut Musrenbang karena merasa tidak ada gunanya. Kalau status lahannya tidak jelas, ya percuma," jelasnya.
Ia mencontohkan, perbaikan infrastruktur seperti jalan tidak dapat dilakukan jika lahan belum menjadi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kondisi ini menyebabkan sejumlah usulan pembangunan terhenti.
Sejarah Panjang Status Tanah
Menurut Rano, persoalan status tanah di Kemayoran sudah berlangsung lama, hampir 35 tahun tanpa kejelasan. Oleh karena itu, Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi. "Kalau sejarahnya kan dulu ini Bandara Kemayoran sebelum pindah ke Cengkareng. Sebagian mungkin milik Pemprov DKI, tapi sebagian memang milik Sekretariat Negara. Nah, itu yang mesti kita tanyakan," katanya.
Langkah Selanjutnya
Rano menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti persoalan ini agar tidak terus berlarut. Ia berharap solusi dapat segera ditemukan sehingga pembangunan di kawasan tersebut dapat berjalan lancar. "Sudah hampir 35 tahun masalah ini tidak terjawab. Insyaallah nanti kita coba bantu carikan solusinya," imbuhnya.
Dengan adanya langkah ini, diharapkan status tanah di Kemayoran dapat segera memperoleh kejelasan dan pembangunan di wilayah tersebut dapat berjalan tanpa hambatan.
