PDIP Kritik Anggaran KemenHAM Rp 728,1 M, Hanya 5% untuk Korban HAM
PDIP Kritik Anggaran KemenHAM Rp 728,1 M

Fraksi PDIP DPR mengkritik keras alokasi anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026). Anggota Fraksi PDIP Komisi XIII DPR, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti bahwa anggaran KemenHAM sebesar Rp 728,1 miliar lebih banyak digunakan untuk birokrasi internal ketimbang untuk kepentingan korban pelanggaran HAM.

Rincian Anggaran KemenHAM

Rieke mengungkapkan bahwa dari total pagu Rp 728,1 miliar, sebanyak 65,9% dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Sementara itu, program pemajuan dan penegakan HAM hanya mendapatkan porsi 34,1% atau sekitar Rp 250 miliar. Lebih lanjut, dari anggaran dukungan manajemen sebesar Rp 480 miliar, sekitar Rp 343,2 miliar digunakan untuk belanja pegawai dan Rp 114,1 miliar untuk operasional kantor. Artinya, lebih dari 95% anggaran dukungan manajemen terserap untuk kebutuhan internal organisasi.

Anggaran untuk Korban HAM Minim

Rieke menegaskan bahwa program pemajuan dan penegakan HAM selama ini hanya berupa sosialisasi, pelatihan, penguatan kapasitas, pembuatan regulasi, monitoring, penilaian, dan koordinasi. Anggaran yang langsung menyentuh korban HAM, seperti pengaduan, perlindungan warga, dan pemulihan, hanya sekitar Rp 50 miliar. "Dengan demikian, dari keseluruhan pagu KemenHAM sebesar Rp 728,1 miliar, porsi yang berpotensi langsung menyentuh korban, pengaduan, perlindungan warga, dan pemulihan HAM hanya sekitar 5-6% saja," ujar Rieke.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Kondisi ini dinilai menunjukkan adanya tantangan serius dalam orientasi penggunaan anggaran. Rieke menambahkan, "Kami berpandangan negara tidak boleh lebih banyak membiayai birokrasi daripada hadirkan perlindungan nyata bagi warga negara yang HAM-nya dilanggar."

Usulan Perbaikan

Fraksi PDIP mendesak agar KemenHAM memprioritaskan ulang alokasi anggaran untuk memastikan perlindungan dan pemulihan HAM bagi korban pelanggaran. Rieke berharap ke depannya anggaran KemenHAM lebih berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan birokrasi.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga