Lima orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Rabu, 10 Juni 2026.
Pemeriksaan Intensif dan Peningkatan Status ke Penyidikan
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pihak-pihak yang diamankan masih diperiksa secara intensif. Pada siang hari, telah dilakukan ekspose dan diputuskan bahwa penyelidikan tertutup ini naik ke tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah.
"Saat ini pihak-pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan secara intensif dan siang tadi sudah dilakukan ekspose dan diputuskan atas penyelidikan tertutup ini diputuskan naik ke tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah," ujar Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Detail Penangkapan dan Dugaan Suap
KPK menangkap lima orang ASN BPK dalam OTT di Jakarta pada 9 dan 10 Juni 2026. Operasi senyap ini terkait dengan dugaan tindak pidana suap atas temuan BPK terhadap sejumlah pengadaan di Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.
"Dugaan pemberian (suap) ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan salah satunya adalah Smart TV yang kemarin sudah kita jelaskan dalam konstruksi perkara Muara Enim," tutur Budi. Ia menambahkan, "Ini nanti kami akan terus kami dalami dari para pihak yang sudah diamankan dalam tangkap tangan ini."
Kronologi OTT Sebelumnya
Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Jakarta dan Sumatera Selatan pada 6-8 Juni 2026 terhadap dugaan suap pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta penerimaan gratifikasi tahun anggaran 2025-2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dari sepuluh orang yang ditangkap, empat di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka adalah Bupati Muara Enim, Edison; Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani; orang kepercayaan bupati, Adi Triyadi; dan pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi (PT MSA), Cory Erin Hardi. Keempat tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung mulai 9 Juni hingga 28 Juni 2026.
