Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima aparatur sipil negara (ASN) di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT). Kelima ASN tersebut kini telah tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Pemeriksaan Intensif dan Kenaikan Status ke Penyidikan
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa saat ini pihak-pihak yang diamankan masih diperiksa secara intensif. Hasil gelar perkara telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. KPK segera menentukan pihak-pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka.
"Siang tadi sudah dilakukan ekspos dan diputuskan atas penyelidikan tertutup ini dinaikkan ke tahap penyidikan, berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah," ujar Budi kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).
"Selanjutnya, penyidik akan menetapkan pihak-pihak yang diduga terlibat sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, kepada oknum di BPK," sambungnya.
Kronologi Penangkapan
KPK menyebutkan bahwa di antara kelima ASN tersebut, ada yang telah diamankan sejak Selasa (9/6). Penangkapan dilakukan di sejumlah lokasi di Jakarta dan Sumatera Selatan. "Ini serangkaian, termasuk juga kemarin ada pengamanan, baik di wilayah Jakarta maupun di Sumatera Selatan," jelas Budi.
Kaitan dengan Kasus Bupati Muara Enim
Para ASN BPK ini terjaring OTT terkait kasus suap yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison. KPK menyatakan bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan suap audit atas pengadaan smart board.
"Sejauh ini berkaitan dengan upaya menutup temuan-temuan BPK mengenai pengadaan di Pemkab Muara Enim, salah satunya pengadaan smart TV tersebut," kata Budi.
OTT ini merupakan kelanjutan dari operasi yang dilakukan terhadap Bupati Muara Enim. KPK menjelaskan bahwa ada suap yang diberikan oleh Pemkab Muara Enim kepada pihak BPK.
