Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, OTT menyasar pejabat di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Rabu, 3 Juni 2026. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Hendarsam Marantoko, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK.
Dirjen Imigrasi: Kami Dukung Pembersihan
Hendarsam menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya KPK dalam membongkar kasus di lingkungan Imigrasi. “Pada prinsipnya kami mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh KPK untuk membongkar kasus apa pun yang ada di Imigrasi, karena kehadiran kami yang baru 2 bulan ini di Imigrasi spiritnya adalah membawa perubahan dan melakukan pembersihan,” ujar Hendarsam kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).
Ia juga menyatakan kesiapan untuk membantu KPK jika ingin mengembangkan kasus ke kantor imigrasi lain. “Jika nanti KPK ingin mengembangkan kasus ini ke daerah-daerah lain atau ke tempat yang lain, kami membuka diri pintu yang selebar-lebarnya buat KPK. Kami dukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK,” tambahnya.
Belum Tahu Detail Kasus
Hendarsam mengaku belum mengetahui secara detail perkara yang menjerat Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan beberapa pejabat lainnya. Ia menunggu perkembangan dari KPK. “Soal kasus ini saya belum tahu, karena masih simpang siur. Dan katanya terkait dengan masalah izin tinggal. Cuma izin tinggal yang mana, di mana, kapan kejadiannya, apakah sekarang atau udah lama, ya,” kata dia.
KPK Amankan Belasan Orang
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya OTT tersebut. “Benar,” ujarnya saat dikonfirmasi. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa OTT dilakukan di Jakarta Barat, Jawa Barat, dan Bali. Total ada belasan orang yang diamankan, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat.
“Dalam progresnya, ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini, dan juga barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, valas ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas,” ujar Budi.
OTT ini diduga terkait dengan perkara korupsi di lingkungan Imigrasi. KPK masih terus mengembangkan penyelidikan.
