Jakarta - Massa yang tergabung dalam Koalisi MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, Koalisi MBG Watch mengajak masyarakat untuk terus mengawal dan menyuarakan kritik terhadap persoalan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai berbagai kritik terhadap program MBG telah lama disampaikan oleh sejumlah lembaga dan kelompok masyarakat. Namun, menurutnya, berbagai masukan tersebut belum mendapat respons yang memadai dari para pengambil kebijakan.
Pentingnya Suara Publik
"Kita hari ini harus berisik seberisik-berisiknya, karena rasa-rasanya kalau tidak diberisiki nanti terus saja," kata Bivitri saat berorasi di depan Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
Bivitri mengatakan pengawasan publik terhadap program pemerintah perlu terus dilakukan. Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak berhenti menyuarakan pandangan dan kritiknya terkait program MBG.
"Itu sebabnya kita harus berisik terus, kita pukul sebanyak mungkin panci dan penggorengan dan lain sebagainya, supaya pondasi ini benar-benar bisa kita bongkar," ujarnya.
Tuntutan Moratorium dan Audit
Di akhir orasinya, Bivitri kembali menyerukan agar masyarakat tidak diam dalam menyikapi berbagai persoalan yang mereka nilai muncul dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, MBG perlu dihentikan dulu untuk evaluasi total.
"Yang kita inginkan adalah betul-betul moratorium, pemberhentian, dan evaluasi besar-besaran, bukan cuma soal ganti orang, bukan cuma soal cari duit dari kantong yang mana, dari selokan yang mana, tetapi benar-benar dievaluasi total. Dan untuk mengevaluasi total, tentu saja harus diberhentikan dahulu," ungkapnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, mulai dari moratorium program MBG, audit anggaran, hingga evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut.
Pengawasan Publik Diperlukan
Koordinator Eksternal Advokasi MBG Watch, Galau D Muhammad, mengatakan pengawasan publik diperlukan agar pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, masyarakat perlu terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan dana publik.
"Dan kalau kita lihat tuntutannya sangat sederhana yaitu moratorium total, hentikan secara sementara, audit anggaran yang telah dikeluarkan untuk MBG, dan kemudian konversi itu untuk bantuan yang lebih bermanfaat," kata Galau.
Efektivitas Anggaran Disorot
Dia menilai program MBG perlu dimoratorium untuk dievaluasi penuh. Dia menyoroti soal efektivitas dalam penggunaan anggaran MBG.
"Hari ini ada banyak sekali anggaran yang bocor tanpa transparansi, di mana program ini pun tidak bertanggung jawab dalam hal menerangkan seterang-terangnya apa outcomes selama setahun program ini berjalan," ucap dia.
Galau mengatakan anggaran besar MBG semestinya dialihkan untuk kepentingan yang lebih luas. Dia menyinggung soal kenaikan harga BBM Pertamax.
"Kita tengok ada masalah ekonomi yang riil, di mana harga BBM naik. Hari ini kita melihat angkanya sudah Rp 16.200 untuk Pertamax. Hari ini kita melihat bagaimana respons pemerintah dalam memitigasi krisis sangat buruk, komunikasi politiknya tidak baik. Itu menunjukkan ada banyak sekali permasalahan etika, yang kita tuntut sederhana: MBG harus dikorbankan demi masyarakat kebanyakan," kata dia.
