Terbongkarnya kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi titik balik untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di bawah kepemimpinan baru, BGN berbenah diri dengan menyiapkan sederet langkah pembenahan. Terobosan yang disiapkan di antaranya, mulai dari penataan ulang penerima manfaat, pembenahan dapur, penyusunan skema baru distribusi bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta pelibatan mahasiswa mengawasi program MBG.
1. Refocusing Penerima Manfaat
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang akan melakukan refocusing penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu yang dipertimbangkan adalah menghentikan pemberian MBG di sekolah-sekolah yang siswanya sudah memiliki akses gizi yang baik. "Kami akan refocusing penerima manfaat. Rasanya tidak perlu kalau sekolah-sekolah yang tergolong mampu. Di rumah, kebutuhan gizinya kemungkinan juga sudah lebih baik," kata Nanik usai dilantik menjadi Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). BGN akan memfokuskan program MBG kepada anak-anak dan kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Pihaknya akan menghitung ulang jumlah penerima manfaat program tersebut. "Apakah 63 juta penerima manfaat saat ini benar-benar membutuhkan, atau justru bisa dikurangi lalu dialihkan kepada mereka yang belum memperoleh MBG," ujarnya. BGN akan memprioritaskan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Untuk menjalankan kebijakan tersebut, BGN menggandeng Kementerian Kesehatan mengingat kelompok sasaran tersebut berada dalam domain pelayanan kesehatan.
2. Moratorium Dapur MBG
Selain itu, Nanik menegaskan BGN akan berfokus pada efisiensi anggaran agar tidak membebani keuangan negara. Namun, ia memastikan langkah tersebut tidak akan mengurangi kualitas gizi yang diterima para penerima manfaat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menghentikan sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru. BGN juga akan mengevaluasi tata kelola 27.877 dapur MBG yang ada saat ini. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang saat ini telah berjalan di berbagai daerah. "Kami akan menata apakah dapur yang ada sudah mampu melayani kebutuhan penerima manfaat atau justru berlebih. Karena itu, untuk sementara kami tidak membuka dapur baru maupun pendaftaran baru," tutur Nanik. Ada pun sebaran dapur MBG saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Karena itu, BGN akan mengevaluasi kebutuhan dapur di setiap daerah. "Kami akan menata kebutuhan dapur di masing-masing provinsi, misalnya Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Dari data yang kami miliki, dapur MBG masih menumpuk di Pulau Jawa," katanya. "Setelah penataan selesai, baru kami hitung apakah perlu membuka kembali pembangunan dapur baru atau tidak," sambung Nanik.
3. Benahi Dapur MBG Tak Sesuai SOP
BGN akan memprioritaskan pembenahan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi. Pembenahan mencakup peningkatan standar operasional, kualitas makanan yang dihasilkan, hingga pelatihan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dapur. “Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend,” ungkap Nanik. Terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sebagian besar pelaksanaan program MBG sejauh ini berjalan sesuai mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Namun, terdapat sejumlah klaster permasalahan yang perlu dievaluasi dan dibenahi agar program dapat berjalan lebih optimal. Fokus utama pemerintah adalah memastikan seluruh SPPG mematuhi aturan, standar, dan SOP yang telah ditetapkan. Persoalan yang muncul bukan terkait siapa pemilik SPPG, melainkan apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. “Kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari program MBG ini. Sebagian besar berjalan sesuai mekanisme dan SOP, jadi itu jalan terus. Tetapi ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang dan benahi,” ujar Prasetyo di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Kamis (11/6/2026). Prasetyo menegaskan bahwa evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dilakukan secara menyeluruh berdasarkan kondisi di lapangan, bukan semata-mata berdasarkan angka atau data administratif. Menanggapi kemungkinan adanya SPPG yang kelebihan kapasitas atau jumlahnya berlebih di suatu daerah, ia mengatakan pemerintah masih melakukan inventarisasi dan belum mengambil keputusan terkait penutupan fasilitas tertentu. “Ya, pasti salah satunya arahnya ke sana. Tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak,” katanya.
4. Skema Baru MBG di Daerah 3T
Langkah keempat adalah menyusun skema baru pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Nanik mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan berbagai alternatif pelaksanaan agar layanan tetap menjangkau daerah terpencil tanpa menambah beban APBN. Salah satu opsi yang dikaji yakni memanfaatkan sumber pendanaan non-APBN, termasuk dukungan dana tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan BUMN. Langkah ini dilakukan agar perluasan program tidak sepenuhnya bergantung pada APBN. "Untuk 3T, ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya," kata Nanik di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/6/2026). Selain menggandeng BUMN, BGN juga membuka peluang bagi perusahaan swasta untuk berpartisipasi melalui investasi pembangunan dapur MBG di daerah yang belum terjangkau program tersebut. Menurut Nanik, skema pendanaan lain seperti hibah dari luar negeri juga dapat menjadi alternatif untuk memperluas jangkauan program. "Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya, tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi," jelasnya. Nanik menilai keterlibatan dunia usaha dalam penyediaan fasilitas MBG di daerah 3T merupakan langkah yang memungkinkan dilakukan, terutama melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dimiliki banyak korporasi. "Masa sih bikin dapur (MBG) untuk masyarakat di situ enggak mau? Kan nggak mahal juga. Jadi mereka kan juga punya CSR. Nah itu kira-kira yang akan kami lakukan dalam waktu sekarang," sambung Nanik. Terkait wacana pelibatan kantin sekolah dalam program MBG, Nanik menuturkan hal ini sebagai bentuk alternatif agar tak membuat dapur baru di daerah terpencil. Namun, Nanik mengatakan wacana tersebut masih tahap pembahasan. "Masih kita lihat. Jadi misalnya begini, di tempat terpencil itu, saya misalnya di Lombok, di Lombok Barat. Saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur. Tapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong kantin itu digunakan juga. Jadi kantin ini salah satu alternatif," ujar Nanik.
5. Libatkan Mahasiswa dan Kampus Awasi MBG
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan bahwa pemerintah akan melibatkan mahasiswa dan perguruan tinggi secara resmi dalam aspek pengawasan distribusi logistik dan edukasi gizi di lapangan. Awalnya, Dudung mendengarkan kritik konstruktif berbasis data lapangan mengenai implementasi Program MBG dari mahasiswa bernama Farhan Fariz Rizqullah. Mahasiswa itu menilai bahwa sasaran penerima MBG belum presisi. Farhan pun mengusulkan agar pemerintah melibatkan kalangan akademisi perguruan tinggi untuk memberikan pendampingan teknis dan meminta alokasi anggaran difokuskan secara masif pada daerah dengan tingkat kerentanan gizi serta stunting tinggi (balita dan anak SD). Dudung menyampaikan bahwa pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi menyeluruh dan penataan ulang terhadap Program MBG. Dudung membenarkan adanya temuan disparitas kualitas implementasi antardaerah di lapangan, termasuk kasus makanan tidak habis dikonsumsi anak-anak. "Hal-hal seperti ini akan ditata ulang agar program benar-benar mencapai tujuannya, yaitu memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang bergizi, layak, dan benar-benar dikonsumsi," jelas Dudung dikutip dari siaran pers, Minggu (14/6/2026). Menurut dia, pemerintah menetapkan tiga pilar penataan ulang MBG ke depan. Mulai dari, standardisasi baku mutu gizi menu, kelayakan komoditas bahan pangan, dan ketepatan sasaran makro dengan memprioritaskan wilayah kerentanan gizi tinggi serta wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
