Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu, 10 Juni 2026. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penghasutan yang dilaporkan terhadap dirinya. Dalam pemeriksaan tersebut, Islah didampingi oleh kuasa hukumnya serta sejumlah perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil.
Latar Belakang Kasus
Kasus ini bermula dari kehadiran Islah dalam forum halalbihalal bertajuk "Sebelum Pengamat Ditertibkan" yang digelar di kawasan Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, pada 31 Maret 2026. Forum tersebut menjadi sorotan setelah pernyataan Islah dianggap oleh sebagian pihak sebagai upaya penghasutan.
Bantahan Kuasa Hukum
Kuasa hukum Islah, Tegar Putuhena, menilai tuduhan penghasutan yang dialamatkan kepada kliennya sangat tidak berdasar. Ia menjelaskan bahwa Pasal 246 KUHP secara spesifik mengatur perbuatan menghasut untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa dengan kekerasan. "Nah, apa yang dilakukan oleh Cak Islah di forum Utan Kayu itu tidak ada satu pun yang memenuhi dua unsur ini," ujar Tegar di Polda Metro Jaya, Rabu (10/6/2026). Meskipun menganggap laporan tersebut terkesan dipaksakan, Tegar memastikan kliennya tetap kooperatif dan menghormati proses hukum dengan menghadiri undangan penyidik.
Pernyataan Islah Bahrawi
Di lokasi yang sama, Islah Bahrawi menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki niat untuk menghasut masyarakat, apalagi menggerakkan massa untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap pemerintah. "Saya hanya ingin menyambungkan lidah-lidah orang yang ketakutan. Tidak ada niat menghasut apa pun. Tidak ada niat ingin membangun kekerasan, apalagi tindak pidana," tegas Islah. Ia menambahkan bahwa seluruh pernyataan yang disampaikan dalam forum di Utan Kayu murni merupakan bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat luas. "Tujuan akhirnya adalah kita cinta negara ini. Itulah mengapa kami tidak pernah berhenti untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang kami anggap bisa merugikan rakyat," tambahnya.
Desakan YLBHI
Menanggapi kasus ini, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mendesak pihak kepolisian untuk segera menghentikan proses hukum terhadap Islah. Menurut Isnur, apa yang disampaikan Islah dilindungi oleh undang-undang sebagai hak kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi. "Kami meminta kepada para penyidik di Polda Metro Jaya untuk menghentikan pemidanaan ini. Sudah selayaknya berhenti di penyelidikan dan jangan naik ke penyidikan," tutur Isnur.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Islah Bahrawi sendiri berharap proses hukum ini tidak menghalangi upaya kritik konstruktif terhadap pemerintah demi kebaikan bangsa.
