Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa masa depan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada sektor hulu, yaitu pendidikan. Pernyataan ini disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026.
Pendidikan Sebagai Fondasi Integritas
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis pada Sabtu (2/5/2026) menyatakan bahwa Hardiknas merupakan momentum untuk mengingatkan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk karakter dan integritas. Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi harus dihadirkan secara berkelanjutan, tidak sekadar menjadi pelengkap kurikulum, melainkan menjadi bagian integral dari proses pembelajaran di lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat.
KPK memandang pendidikan sebagai soko guru integritas atau fondasi utama dalam membangun integritas generasi mendatang. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu pilar dari tiga strategi utama pemberantasan korupsi yang digagas KPK, bersama dengan pencegahan dan penindakan.
Integrasi Pendidikan Antikorupsi di Seluruh Jenjang
KPK terus mendorong integrasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) ke dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Pendekatan PAK menitikberatkan pada penguatan karakter melalui penerapan sembilan nilai integritas, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras, yang dirangkum dalam akronim JUMAT BERSEPEDA KK.
Pada Maret 2026, KPK meluncurkan Buku Panduan Sisipan Pendidikan Antikorupsi untuk jenjang perguruan tinggi dan tenaga pengajar. Langkah ini bertujuan memperkuat kualitas pengajaran antikorupsi di tengah keberagaman perguruan tinggi di Indonesia. Hingga saat ini, sekitar 80% perguruan tinggi telah mengintegrasikan PAK dalam kurikulum pembelajaran.
Sinergi Antar Kementerian
Dalam pelaksanaannya, KPK bersinergi dengan sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian PPN/Bappenas. KPK juga melakukan pengukuran melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan untuk memetakan risiko korupsi dan mendorong perbaikan tata kelola di sektor pendidikan. Berbagai intervensi turut dilakukan untuk memperkuat sistem dan lingkungan pendidikan agar lebih transparan dan akuntabel.
Investasi Jangka Panjang
Budi Prasetyo menegaskan bahwa upaya KPK tidak hanya ditujukan untuk membentuk generasi yang unggul secara akademik, tetapi juga menanamkan nilai integritas sejak dini. KPK meyakini pendidikan antikorupsi merupakan investasi jangka panjang. Untuk itu, KPK mengajak partisipasi masyarakat dalam pengisian SPI Pendidikan 2026 yang berlangsung pada 13 April hingga 31 Juli mendatang.
Responden terpilih akan menerima pesan WhatsApp resmi dengan label SPI by KPK tanpa dipungut biaya. Masyarakat diharapkan mengisi survei tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga hasil yang diperoleh akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.
Budi mengingatkan bahwa hasil dari intervensi KPK tidak bisa langsung terlihat, namun pendidikan menjadi kunci dalam membangun generasi berintegritas sekaligus mencegah praktik korupsi di masa depan. Dari ruang kelas, diharapkan tumbuh keberanian untuk jujur dan kebiasaan untuk menolak setiap bentuk penyimpangan.
Hari Pendidikan Nasional kembali menjadi pengingat bahwa membangun Indonesia yang bersih dari korupsi bukan hanya soal menangkap pelaku, tetapi juga memastikan generasi berikutnya tidak merasa perlu untuk melakukan perilaku lancung. Integritas, pada akhirnya bukan sekadar diajarkan, melainkan ditumbuhkan, dirawat, dan diwariskan. Selamat Hari Pendidikan Nasional.
