Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) angkat bicara terkait tuduhan diskriminasi dalam proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional tahun 2026 yang berlangsung di Sulawesi Selatan (Sulsel). BPIP dengan tegas membantah adanya praktik diskriminatif dalam proses tersebut.
Pernyataan Resmi BPIP
Wakil Kepala BPIP, Rima Agristina, menyatakan bahwa setiap tahapan seleksi dipantau secara ketat oleh pihaknya. “Kami pastikan bahwa setiap proses itu juga dimonitor oleh BPIP. Jadi tidak ada tindakan diskriminasi tersebut,” ujar Rima dalam konferensi pers di Kantor BPIP, Jumat (29/5/2026). Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel juga telah memberikan klarifikasi terkait dugaan diskriminasi tersebut.
Langkah BPIP Menindaklanjuti Isu
Rima menjelaskan bahwa BPIP segera menerjunkan tim khusus untuk menyelidiki kebenaran isu yang beredar. “Kami langsung menerjunkan tim untuk melihat apakah isu tersebut berkembang sesuai apa yang disampaikan, dan kami mengecek memastikan bahwa penanganannya itu sesuai dengan peraturan yang ada,” tegasnya. BPIP berkomitmen mendukung harmonisasi dan persatuan, terutama dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila.
Klarifikasi Pemerintah Provinsi Sulsel
Sebelumnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Bustanul, membantah adanya penggantian atau pembatalan hasil seleksi. Menurutnya, seleksi tingkat provinsi merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun penentuan ke tingkat pusat dilakukan langsung oleh panitia seleksi pusat yang hadir bersamaan. “Kalau ada anggapan menganulir atau mengganti, logikanya harus ada pengumuman awal lalu dianulir dan diganti dengan pengumuman baru. Faktanya, pengumuman seperti itu tidak ada,” jelas Bustanul, Selasa (26/5/2026).
Viral di Media Sosial
Isu diskriminasi ini mencuat setelah seorang siswi SMA asal Kota Makassar disebut dicoret dari seleksi calon Paskibraka tingkat nasional. Bustanul menegaskan bahwa hasil seleksi merupakan kewenangan panitia pusat yang terdiri dari BPIP, DPPI Pusat, TNI, Polri, dan Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres). Ia meminta semua pihak menyertakan data dan bukti yang jelas dalam menyikapi tuduhan tersebut, bukan sekadar narasi tanpa dasar.
BPIP dan Pemprov Sulsel sepakat bahwa proses seleksi Paskibraka telah berjalan objektif dan sesuai mekanisme yang berlaku. Tidak ada satu pun keputusan yang diskriminatif, dan semua calon dipilih berdasarkan hasil seleksi yang ketat dan transparan.
