BNN Usul Tambahan Anggaran Rp 5,05 Triliun untuk 2027
Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 5,05 triliun untuk tahun 2027. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Rabu, 17 Juni 2026. Pagu indikatif yang diterima BNN saat ini adalah Rp 1,447 triliun.
Kepala BNN, Suyudi Ario Seto, menjelaskan bahwa tambahan tersebut terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 3,54 triliun dan rupiah murni Rp 1,51 triliun. Jika terealisasi, total anggaran BNN pada 2027 mencapai Rp 6,49 triliun.
Alokasi Anggaran untuk Pencegahan dan Pemberdayaan
Sebesar Rp 157,35 miliar akan dialokasikan untuk advokasi ketahanan keluarga bersih narkotika, desa bersih narkotika, pembentukan remaja teman sebaya, penyebarluasan informasi pencegahan, dan integrasi kurikulum antinarkotika.
Bidang pemberdayaan masyarakat mendapat alokasi Rp 112,77 miliar. Dana ini digunakan untuk pengembangan potensi masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan peredaran gelap narkotika, pemberdayaan stakeholder lembaga pendidikan dan tempat kerja, serta deteksi dini penyalahgunaan narkotika.
BNN juga berencana melaksanakan Grand Design Alternative Development (GDAD) di kawasan rawan tanaman terlarang. Contohnya, masyarakat Aceh yang sebelumnya menanam ganja akan dilatih menjadi petani kopi yang lebih produktif.
Pemberantasan Narkotika dan Pengadaan Rapid Test Etomidate
Alokasi untuk pemberantasan narkotika sebesar Rp 579,27 miliar, difokuskan pada penyelidikan, penyidikan, dan operasi penangkapan DPO serta TO. BNN juga akan mengadakan alat uji cepat (rapid test) dan tes urine khusus untuk zat etomidate, yang saat ini belum dimiliki.
Kepala BNN menyoroti tren peningkatan penggunaan etomidate di masyarakat. Ketiadaan alat deteksi menghambat penindakan di lapangan. Saat ini, pengujian hanya bisa dilakukan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN, yang memakan waktu dan tidak dapat mendeteksi kandungan dalam urine pengguna.
Dengan pengadaan rapid test etomidate, BNN berharap dapat mempercepat penindakan dan penyelamatan pengguna secara akurat. Suyudi menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk mengatasi hambatan ini.
