Wamendagri: Kelautan dan Perikanan Kunci Ketahanan Pangan dan Inflasi
Wamendagri: Kelautan dan Perikanan Kunci Ketahanan Pangan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini dinilai strategis untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas inflasi di daerah.

Pernyataan Wamendagri dalam Rakornas

Hal tersebut disampaikan Wiyagus dalam Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar di Jakarta pada Kamis (2/7/2026). Menurutnya, keberhasilan ekonomi biru sangat bergantung pada sinergi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Sektor kelautan dan perikanan ini tidak hanya menjadi penggerak ekonomi daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045," ujar Wiyagus dalam keterangan tertulis, Kamis (2/7).

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Data Ekonomi dan Inflasi

Wiyagus menjelaskan bahwa perekonomian nasional hingga triwulan I 2026 menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 5,61 persen. Di sisi lain, inflasi pada Juni 2026 tetap terkendali di angka 3,34 persen.

Sektor perikanan berperan besar dalam menjaga stabilitas karena memenuhi sekitar 54 persen kebutuhan protein hewani masyarakat. Selain itu, sekitar 7,9 juta penduduk miskin menggantungkan mata pencahariannya pada sektor ini.

"Oleh karena itu, penguatan sektor kelautan dan perikanan menjadi bagian yang sangat penting dan strategis dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi," tegas dia.

Instruksi kepada Pemerintah Daerah

Wiyagus meminta seluruh pemerintah daerah untuk mengutamakan program pembangunan kelautan dan perikanan dalam dokumen perencanaan daerah. Prioritas tersebut harus masuk mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Langkah penganggaran ini akan memastikan berbagai kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara optimal hingga tingkat daerah. Ia juga mengajak daerah untuk melahirkan inovasi dalam pengelolaan potensi laut secara berkelanjutan.

"Kami mendorong daerah untuk terus berinovasi, memperkuat tata kelola, serta mengembangkan potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah," pungkas Wiyagus.

Hadirin dalam Rakornas

Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman. Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Pertemuan ini juga diikuti para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga