Jakarta - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengajukan permohonan tambahan anggaran khusus untuk pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan (Diklat) pembinaan Pancasila senilai Rp 343 miliar. Namun, anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, meminta agar rencana tersebut ditunda. Ia mengingatkan bahwa kondisi fiskal Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Usulan Anggaran BPIP
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Yudian menyampaikan bahwa pagu indikatif yang diterima BPIP untuk anggaran 2027 sebesar Rp 141.069.079.000 (Rp 141 miliar). Pihaknya kemudian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 370 miliar kepada DPR. Namun, Yudian secara khusus meminta adanya anggaran untuk tempat pelaksanaan Diklat PIP. Ia menyebutkan kebutuhan anggaran sebesar Rp 343 miliar.
“Pimpinan dan anggota Komisi XIII yang kami hormati, selain dari permohonan penambahan anggaran setelah pagu indikatif yang kami sampaikan di atas, saat ini kami juga memiliki kebutuhan untuk tempat pelaksanaan diklat PIP. Pengadaan sarana dan prasarana pusat pendidikan dan pelatihan pembinaan Pancasila akan dimanfaatkan untuk diklat jabatan pimpinan tinggi pratama dan madya di seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 20.767 orang,” ujar Yudian dalam rapat.
Kebutuhan Lahan dan Fasilitas
Yudian juga menyebutkan bahwa BPIP membutuhkan lapangan dan ruangan diklat untuk calon Paskibraka. Ia menjelaskan bahwa asumsi lahan yang diperlukan seluas 7 hektar. “Pemusatan calon paskibraka tingkat pusat yang membutuhkan lapangan dan ruangan diklat. Potensi calon paskibraka adalah sebanyak tiga pasang dari setiap provinsi di Indonesia atau 228 orang,” ujar Yudian. “Dengan asumsi luas lahan yang dibutuhkan adalah sekitar 7 hektar. Anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 343 miliar dengan rincian peruntukan sebagaimana dapat dilihat dalam bahan paparan,” tambahnya.
Sikap Rieke Diah Pitaloka
Menanggapi usulan tersebut, anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan ketidaksetujuannya. Ia menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia sedang tidak baik-baik saja. “BPIP mengusulkan pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan senilai Rp 343 miliar. Tadi telah disampaikan kondisi fiskal kita sedang tidak baik-baik saja. Nilai ini setara sekitar 67% dari total kebutuhan anggaran BPIP setelah penambahan, dan bahkan lebih besar dari total anggaran program pembinaan ideologi Pancasila yang diusulkan,” ujar Rieke.
Arahan Megawati Soekarnoputri
Legislator PDIP ini menekankan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menggunakan anggaran dengan bijak. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus sesuai dengan amanat pasal 3 dan 4 Perpres 7/2018. “Dengan demikian persoalan utama BPIP bagi kami, juga atas arahan dari ketua umum kami tentu saja Ibu Mega, bukan hanya persoalan keterbatasan anggaran, tetapi juga perlunya memastikan bahwa setiap rupiah yang diusulkan, benar-benar digunakan untuk melaksanakan mandat yang diberikan oleh Perpres nomor 7 tahun 2018,” ujar Rieke.
Rekomendasi Rieke
Rieke memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, menyetujui tambahan anggaran yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan amanat pasal 3 dan 4 Perpres 7/2018, terutama pengkajian kebijakan, penyelarasan regulasi, standarisasi materi pendidikan dan pelatihan serta pengukuran aktualisasi dan pelembagaan Pancasila. Kedua, ia mengusulkan menunda persetujuan pembangunan diklat BPIP hingga tersedia kajian kebutuhan, manfaat, dan analisa biaya. Ketiga, ia memerintahkan agar BPIP mengevaluasi alternatif pemanfaatan fasilitas pendidikan milik negara yang telah tersedia. “Kemudian yang keempat, menunda, kami menunda persetujuan pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan BPIP senilai Rp 343 miliar sampai tersedia kajian kebutuhan, analisis biaya dan manfaat, serta evaluasi alternatif pemanfaatan fasilitas pendidikan dan pelatihan milik negara yang sekarang telah tersedia tadi juga dikatakan oleh fraksi lain,” ujar Rieke.
